Eks Sekretaris MA Nurhadi Segera Dijebloskan ke Bui Selama 5 Tahun

MA menolak kasasi Nurhadi sehingga vonis lima tahun penjara dalam perkara gratifikasi dan TPPU tetap berlaku.
KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti.
Nurhadi juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta serta uang pengganti Rp137 miliar dengan ketentuan subsider.
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung (MA) menolak Kasasi yang diajukan Sekretaris MA, Nurhadi. Oleh karena itu, dia akan segera mendekam di penjara selama lima tahun.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pihaknya akan segera mengeksekusi putusan MA tersebut.
"KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," ujar Budi Prasetyo, Senin (16/11/2026).
Budi menjelaskan, putusan ini membuktikan KPK telah menjalani proses yang taat hukum dalam penanganan perkara ini.
"Putusan ini menegaskan, proses penegakan hukum yang berjalan, telah dilakukan secara taat azas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya. KPK menyampaikan apresiasi atas putusan Mahkamah Agung yang telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh saudara Nurhadi," kata dia.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Sekretari MA Nurhadi. Vonis Nurhadi dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap 5 tahun penjara.
"Putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum, tolak kasasi Terdakwa," demikian tertulis dalam laman direktori putusan Mahkamah Agung.
Putusan kasasi dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026 ini diketok pada Kamis (29/10/2026) dengan Soesilo sebagai ketua majelis hakim serta Suradi dan Ansori selaku anggota majelis hakim.
Dalam putusan di pengadilan tingkat pertama, Nurhadi divonis 5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.
Hakim PN Tipikor Pusat juga menghukum Nurhadi membayar uang pengganti Rp 137.159.183.940 (Rp137 miliar) subsider pidana penjara selama 3 tahun.

























