Alasan Polri Tidak Beli Pesawat Baru: Harga Mahal Anggaran Tak Cukup

14 Jul 2023, 19:02 WIB

Salah satu pesawat buatan Boeing (www.boeing.com)

Jakarta, IDN Times - Polri membeli pesawat Boeing 737-800NG dengan register Boeing 737 800NG/P-7301 dengan mahar hampir Rp1 triliun dari sebuah perusahaan yang bermarkas di Dublin, Irlandia.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, alasan pihaknya membeli pesawat bekas produksi tahun 2019 itu karena tambahan anggaran mendesak hanya Rp1 triliun.

Oleh karena itu, membuat Polri tidak dapat membeli pesawat baru lantaran harga yang mahal dan anggaran tidak mencukupi.

"(Pesawat baru) harganya sangat mahal sehingga alokasi anggaran tidak cukup. Ya saya tidak tahu angggaranya, yang jelas anggaran Rp1 triliun untuk beli pesawat baru tidak cukup," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jumat (14/7/2023).

1. Pembelian pesawat baru butuh waktu 2 tahun sejak pemesanan

Ilustrasi pesawat Boeing 737 Max (Dokumentasi dari Boeing)

Ramadhan juga sebut kebutuhan mendesak untuk operasional Polri juga menjadi pertimbangan untuk tidak membeli pesawat baru. Sebab, lanjut dia, pembelian pesawat baru dibutuhkan waktu yang lama.

"Jika membeli pesawat baru dibutuhkan waktu produksi untuk pembuatan pesawat baru minimal 2 tahun sejak pemesanan. Makanya tadi mendesak, karena mendesak," tuturnya.

2. Polri beli pesawat bekas dari Irlandia hampir Rp1 triliun

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Adapun total pembelian pesawat bekas itu mencapai Rp997.689.408.250 dari Pagu Anggaran sebesar Rp1 triliun.

Ramadhan merinci, untuk biaya pembelian pesawat sendiri yakni sebesar Rp664 miliar. Selanjutnya biaya Rp330,64 miliar untuk keperluan modifikasi cabin, cargo, pemeliharaan, pelatihan pilot, pramugari, dan teknisi selama satu tahun.

"Dimana posisi pesawat tersebut berada di Ostrava Republik Ceko sebesar Rp995,350 miliar," imbuhnya.

Sedangkan dana yang dikeluarkan di luar kepentingan pesawat, yakni biaya manajemen konsultan senilai kontrak Rp1,72 miliar, sesuai surat perjanjian jasa konsultasi hingga dengan konsultan jasa penilaian publik dengan nilai kontrak Rp579 juta.

3. Pesawat bakal digunakan untuk menghadapi pengamanan Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)

Bukan tanpa alasan, Polri membutuhkan pesawat tersebut untuk mobilitas kebutuhan Polri khususnya menjelang Pemilu 2024.

Nantinya pesawat itu bisa digunakan untuk membawa kebutuhan personel, peralatan, hingga bantuan dari Korps Bhayangkara.

"Dalam rangka menghadapi tahun politik 2024 serta kerawanan gangguan Harkamtibmas, bencana alam dan terorisme yang berpotensi dapat membawa dampak negatif terhadap ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di wilayah NKRI sehingga diperlukan penanganan segera oleh Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat," bebernya.

"Oleh karena itu Polri memerlukan pesawat terbang untuk transportasi," sambungnya.

Lebih lanjut, Ramadhan mengklaim kebutuhan Polri akan armada itu sudah sangat mendesak. Sebab, jika masih menggunakan pesawat sipil, masih terdapat sejumlah kendala yang akhirnya membatasi gerak Polri.

"Karena apabila menggunakan pesawat sipil, Polri harus menyesuaikan dengan jadwal penerbangan serta mengikuti regulasi penerbangan sipil," kata dia.