Amnesty Tolak Pelibatan Taruna Akmil Latih Siswa Sekolah Rakyat

26 Jun 2026, 23:26 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Amnesty Tolak Pelibatan Taruna Akmil Latih Siswa Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat 10 Bogor (SRMP 10 Bogor). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya Sih

Amnesty International Indonesia menolak rencana pelibatan taruna Akademi Militer untuk melatih siswa Sekolah Rakyat karena dinilai memperluas militerisasi di ruang publik dan mengancam netralitas pendidikan sipil.
AII menegaskan pendekatan disiplin militer bertentangan dengan tujuan pendidikan sipil yang menumbuhkan nalar kritis, serta berpotensi menciptakan ketimpangan kuasa terhadap anak-anak dari keluarga pra sejahtera.
Kemensos dan TNI berkolaborasi menyiapkan program pembentukan karakter dengan melibatkan sekitar 1.000 taruna Akmil, di mana lima taruna akan ditempatkan di setiap Sekolah Rakyat untuk membimbing siswa.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemberian latihan militer tidak hanya ditujukan bagi calon manajer koperasi desa merah putih dan kampung nelayan merah putih. Siswa sekolah rakyat pun tak luput dari pelatihan militer. Namun, pembekalan itu bakal diberikan oleh taruna dari Akademi Militer, Magelang.

Rencana itu menuai dari kelompok masyarakat sipil, termasuk Amnesty International Indonesia (AII). Mereka menilai militerisasi semakin meluas di ruang publik.

"Pemerintah menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program pemerintah di luar urusan pertahanan. Pemerintah jelas tak belajar dari tragedi meninggalnya empat warga sipil saat mengikuti latihan dasar kemiliteran untuk menjadi pengurus koperasi desa merah putih dan kampung nelayan," ungkap Direktur eksekutif AII, Usman Hamid di dalam keterangan pada Jumat (26/6/2026).

Ia menegaskan, ruang pendidikan sipil adalah ruang netral yang harusnya menjadi tempat anak didik untuk mengembangkan potensi penalaran dan berpikir kritis. Ruang kelas, kata Usman, sudah sepantasnya bebas dari intervensi militer.

"Dalih pembentukan karakter dan kedisiplinan anak bukan lah alasan untuk memberikan jalan bagi militer masuk ke ranah pendidikan sipil," tutur dia.

1. Siswa tak bisa berpikir kritis bila dilatih menggunakan disiplin militer

Penampilan Fizzi Alfaridzi salah satu siswa SRMP 2 Kota Medan saat open house Sekolah Rakyat di Sentra Bahagia Medan (IDN Times/Indah Permata Sari)

AII menilai siswa tak akan bisa belajar berpikir kritis bila ekosistem belajarnya menggunakan pendekatan pendidikan militer yang mengutamakan kepatuhan, kekuatan, dan kekerasan. "Kedisiplinan militer pada dasarnya dibentuk melalui sistem komando, rantai hierarki yang kaku dan berbasis kepatuhan hierarkis," katanya.

Hal itu, kata Usman, bertentangan dengan pendidikan sipil yang memupuk nalar kritis, kemerdekaan berpikir dan ruang aman berpendapat tanpa dibatasi hierarki ala militer. AII semakin khawatir karena program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera.

"Penempatan taruna akmil di setiap sekolah akan menciptakan ketimpangan relasi kuasa terhadap kelompok rentan. Padahal, anak-anak sejatinya membutuhkan pendekatan yang welas asih, memotivasi dan humanis. Bukan justru diberikan doktrinasi kepatuhan ala prajurit," ujarnya.

2. Pemerintah didesak tinjau ulang pemberian latihan militer bagi siswa sekolah rakyat

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (IDNTimes/Lia Hutasoit)

AII kemudian mendesak pemerintah meninjau ulang dan membatalkan rencana pelibatan taruna Akademi Militer untuk melatih siswa sekolah rakyat. Merek mendorong pemerintah supaya fokus pada pendidikan yang mengutamakan pemahaman nilai-nilai universal HAM dan penguatan identitas mereka sebagai masyarakat sipil yang bermartabat.

"Jangan malah mereduksinya dengan menggunakan pendekatan pendidikan militer," kata Usman.

AII juga mencatat dominasi militer di ruang sipil dan pemerintahan tidak pernah menjadi jalan keluar bagi perbaikan kinerja pemerintah. Apalagi mengentaskan kemiskinan seperti yang diemban oleh Sekolah Rakyat.

"Orde baru sudah memberikan pelajaran penting bahwa militerisme ruang sipil berujung menguatnya praktik otoriter pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ketika militerisme menguat di ruang sipil maka korbannya adalah warga," tutur dia.

"Jangan sampai siswa-siswa sekolah rakyat menjadi korban selanjutnya," imbuhnya.

3. Lima taruna Akmil akan ditempatkan di satu Sekolah Rakyat

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi dari Mabes TNI membahas rencana program pembentukan karakter siswa Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026)/ Biro Humas Kemensos

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dan TNI berkolaborasi menyiapkan program pembentukan karakter bagi para siswa Sekolah Rakyat. Sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) akan terlibat dalam proses pembinaan tersebut. Sebanyak lima taruna akan bertanggung jawab terhadap satu sekolah untuk memberikan sejumlah materi, seperti soal kerapian pakaian maupun kamar asrama.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen R Sidiharta Wisnu Graha, Kepala Staf Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi, dan Direktur Pendidikan Akademi TNI Brigjen Ari Novian di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juni 2026.

Agus Jabo mengatakan, kerapian menjadi salah satu hal yang mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap, lima taruna yang ditugaskan di tiap sekolah rakyat bisa membimbing para siswa.

"Nanti setelah ada skema ya antara Mabes TNI dengan Kemensos, cq di bawah Kemhan itu nanti rencananya di tiap Sekolah Rakyat akan ada lima taruna. Lima taruna yang akan membimbing, baik siswa maupun guru-gurunya dalam masalah kerapian," ungkap Agus.