Irine DPR Dorong KNKT dan Polda Jatim Investigasi KMP Mutiara Sentosa 2

Irine menyampaikan rasa duka cita mendalam sekaligus sorotan tajam atas musibah tersebut. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas absolut dan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan transportasi publik.

“Saya menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam tragedi ini. Kehilangan nyawa dalam pelayanan transportasi publik adalah sebuah tragedi yang tidak boleh dianggap biasa," kata legislator PDIP itu.

Irine pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim SAR Gabungan, Basarnas Surabaya, Kesyahbandaran, Kepolisian, serta kru kapal-kapal niaga di sekitar lokasi yang bergerak cepat untuk menyelamatkan ratusan penumpang.

Irine menegaskan, posko crisis center yang melayani kebutuhan penumpang dan keluarga mereka adalah prioritas pertama, sebagai langkah pertama pasca kecelakaan seperti ini.

Di samping itu, ia mengatakan, jika ditemukan adanya unsur kelalaian prosedur atau pemeliharaan kapal yang diabaikan oleh pihak operator PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP), maka sanksi harus dijatuhkan tegas sesuai ketentuan.

"Saya sudah sering menyampaikan dalam rapat bersama pemerintah, pentingnya pengawasan dan dukungan anggaran terhadap konektivitas pelayaran. Ini karena saya dari Maluku Utara, provinsi kepulauan, yang memahami arti penting kapal penyeberangan bagi kehidupan masyarakat," kata Irine.

Irine menegaskan, jalur Surabaya–Makassar merupakan urat nadi konektivitas dan logistik nasional yang sangat padat. "Kita tidak boleh membiarkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut runtuh akibat kelalaian standar keselamatan,” kata Irine.

Ke depannya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wajib melakukan audit keselamatan total terhadap seluruh armada kapal penumpang jarak jauh, khususnya kapal yang mengangkut kombinasi penumpang dan kendaraan logistik.

“Hal lainnya adalah Otoritas pelabuhan (KSOP) di titik keberangkatan seperti Pelabuhan Tanjung Perak harus memperketat proses clearance sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Jangan sampai ada toleransi terhadap kapal yang tidak memenuhi standar kelayakan proteksi kebakaran,” kata Irine.