Anies Minta Warga Laporkan Kantor yang Langgar Aturan PPKM Darurat

06 Jul 2021, 10:41 WIB

Ilustrasi Ruang Kantor (IDN Times/Besse Fadhilah)

Jakarta, IDN Times - PPKM Darurat di Jawa dan Bali sudah berlangsung sejak 3 hingga 20 Juli. Salah satu aturan pemberlakuan PPKM Darurat ini adalah kebijakan bekerja dari rumah untuk perkantoran non esensial.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam akun Instagramnya @aniesbaswedan mengimbau agar pelanggaran kantor sektor non esensial dan kritikal bisa dilaporkan selama pemberlakukan PPKM Darurat ini.

"Kamu bisa segera laporkan melalui JakLapor di JAKI dengan kategori pelanggaran Hubungan Pekerja dan Pengusaha," tulis Anies dalam akun Instagram @aniesbaswedan yang meneruskan informasi dari Jakarta Smart City, Selasa (6/7/2021).

1. Kerahasiaan pelapor dijamin terjaga

Infografis PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. (IDN Times/Aditya Pratama)

Pelaporan pelanggaran kantor sektor non esensial dan kritikal bisa dilakukan dari JAKI. Pemprov DKI Jakarta menyebut bahwa informasi pelapor akan dijamin kerahasiaannya.

"Segera lapor pelanggaran PPKM Darurat yang kamu temukan melalui aplikasi JAKI. Unduh aplikasi JAKI melalui tautan qrco.de/appsjaki," tulis akun @jsclab.

2. Daftar perusahaan yang masuk sektor esensial dan kritikal

Ilustrasi WFO (IDN Times/Besse Fadhilah)

Sektor kantor yang mendapat izin selama PPKM Darurat adalah sebagai berikut:

Sektor esensial (50 persen work from home)

Komunikasi dan IT
Keuangan dan perbankan
Pasar modal
Sistem pembayaran
Perhotelan non-penanganan karantina COVID-19
Industri orientasi ekspor

Sektor kritikal (100 persen beroperasi)

Energi
Kesehatan
Keamanan
Logistik dan transportasi
Industri makanan
Minuman dan penunjangnya
Petrokimia,
Semen
Objek vital nasional
Penanganan bencana
Proyek strategis nasional
Konstruksi utulitas dasar listrik dan air
Industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

3. DKI terapkan aturan penggunaan STRP bagi pekerja

Ilustrasi pekerja pabrik. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Sejak 5 Juli 2021, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan pemberlakukan penggunaan surat tanda registrasi pekerja (STRP) selama PPKM Darurat berlangsung bagi pekerja sektor esensial dan kritikal serta perorangan dengan kebutuhan mendesak untuk keluar masuk DKI Jakarta.

Cara mendaftarnya adalah sebagai berikut:

Pemohon STRP membuka https://jakevo.jakarta.go.id
Isi formulir, mengunggah dan submit berkas
Verifikasi berkas oleh UP Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)
Penerbitan STRP oleh DPMPTSP
STRP diunduh lewat situs yang sama

Saat pengecekan cukup tunjukkan QR code lewat handphone anda ke petugas.

4. Hanya perusahaan yang bisa ajukan STRP, bukan individu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi inspektur Apel Patroli Skala Besar Gabungan pada Minggu (13/6/2021) malam (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Sebelumya Anies menjelaskan bahwa pembuatan surat hanya dilakukan oleh perusahaan, bukan oleh tiap individu pegawai. Dia mengatakan bahwa perusahaan akan memasukkan nama pegawainya yang memang harus masuk kerja atau hadir ke kantor, nantinya dari situ baru akan dikeluarkan STRP. Proses pembuatan hanya berlangsung selama lima jam sejak data dimasukkan.

"Dengan begitu bisa kerja efisien, yang registrasi bukan pribadi, tapi perusahaan tempat kerja, memasukan daftar pegawainya di situ nanti proses verifikasi," kata Anies dalam rapat virtual terkait PPKM Darurat Jawa-Bali bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (5/7/2021) malam.