Antisipasi Lonjakan Omicron, Jubir Wapres: Akan Ada Pembatasan Umrah

17 Jan 2022, 09:26 WIB

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan pemerintah saat ini tengah fokus mengantisipasi lonjakan kasus varian COVID-19 Omicron. Oleh karenanya, pemerintah akan membuat kebijakan pembatasan keluar negeri, termasuk untuk ibadah umrah.

"Wapres memang tadi menyinggung soal umrah, tapi belum ada sebuah keputusan pasti dibuka atau tidak, kecenderungannya disimpulkan ke luar negeri, termasuk umrah itu akan sangat dibatasi terlebih dahulu, disarankan untuk tidak pergi ke luar negeri saat ini karena sangat berbahaya," ujar Masduki dalam rekaman yang diterima IDN Times melalui Setwapres, Senin (17/1/2022).

1. Lonjakan kasus Omicron diprediksi akhir Februari hingga Maret

ilustrasi varian baru COVID-19, Omicron (IDN Times/Aditya Pratama)

Masduki mengatakan, pemerintah memprediksi lonjakan kasus Omicron terjadi pada akhir Februari hingga awal Maret 2022. Oleh karenanya, dia mengimbau kepada warga Indonesia untuk tidak ke luar negeri terlebih dahulu.

"Kita berhati-hati mengantisipasi itu, supaya tidak terjadi lagi sebagaimana pada kasus-kasus di Juni-Juli 2021, dengan varian Delta," ucap dia.

2. Kemenag evaluasi pemberangkatan umrah

Ilustrasi. Jemaah di Masjidil Haram, Makkah. (IDN Times/Mela Hapsari)

Sepekan pemberangkatan umrah, skema satu pintu (one gate policy) ini akan dievaluasi, termasuk dengan mempertimbangkan perkembangan Omicron yang terus meningkat di Indonesia dan Arab Saudi.

"Kami akan mengkaji konsep OGP secara menyeluruh dengan melihat perkembangan yang terjadi, di saat virus Omicron makin berkembang di beberapa negara, termasuk Indonesia dan Arab Saudi," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief, dikutip dari laman kemenag.go.id, Minggu (16/1/2022).

"Jadi kita akan melakukan evaluasi komprehensif dalam rangka evaluasi keberangkatan kemarin," sambung dia.

3. Kemenag imbau penyelenggaraan umrah pertimbangkan perkembangan pandemik

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief. (instagram.com/hilmanlatief)

Hilman mengatakan, Kemenag akan terus memfasilitasi layanan kepada jemaah umrah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Namun, karena penyelenggaraan umrah menggunakan skema business to business (B to B) dan dikelola swasta, Hilman mengajak PPIU untuk mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemik.

"Ditjen PHU tidak bisa ikut mengatur lebih jauh karena ini B to B. PPIU bisa langsung ajukan visa ke Arab Saudi melalui vendor. Jika memenuhi syarat maka bisa berangkat," ucap dia.

"Namun, selain saat keberangkatan, dalam kondisi pandemik, skema mitigasi kepulangan jemaah juga harus diperhatikan. Ini yang akan kita evaluasi secara menyeluruh bersama kementerian atau lembaga terkait dan juga PPIU," ujar Hilman.