Ribuan Warga Ceko Demo Tolak Rencana Reformasi Media di Negaranya
- Ribuan warga Ceko berdemonstrasi di Praha dan kota lain menolak reformasi media publik yang dinilai mengancam kebebasan serta independensi media.
- Presiden Petr Pavel mengkritik percepatan pembahasan RUU media di parlemen, meminta masukan publik dan pakar karena penyiaran publik merupakan pilar demokrasi.
- Pemerintah Andrej Babis mengusulkan penghapusan iuran rumah tangga 205 krona untuk media publik dan menggantinya dengan dana pemerintah; jurnalis berencana mogok mulai 3 November.
Jakarta, IDN Times - Ribuan warga Ceko menggelar demonstrasi besar di ibu kota Praha pada Minggu (25/10/2026). Demonstrasi ini digelar sebagai wujud penolakan rencana reformasi media publik, termasuk pemotongan anggaran dan ancaman independensi media.
Pada akhir pekan, proposal reformasi media publik sudah menjalani sesi rapat dengar pendapat di parlemen. Sejumlah oposisi dan kelompok advokat media sudah menyatakan penolakan soal percepatan persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) ini.
1. Demonstrasi terpusat di Praha
ilustrasi bendera Republik Ceko (pixabay.com/adam_gorka) Belasan ribu demonstran turun ke jalan meminta pemerintah mempertahankan kebebasan media. Demonstrasi kali ini diinisiasi oleh organisasi sipil, Million Moments for Democracy yang membentangkan spanduk bertuliskan, “Hentikan arogansi pemerintah dan perusakan,” dan “Kami tidak ingin sensor dikembalikan”.
Dilansir DPA International, demonstrasi kali ini tidak hanya diselenggarakan di Praha, tapi juga di sejumlah kota penting lain, seperti Brno dan lainnya. Sejumlah demonstran juga sudah menyuarakan penolakannya di luar gedung parlemen dalam semalam.
2. Presiden Ceko tolak percepatan reformasi media
Presiden Ceko, Petr Pavel. (VendySol, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons) Sementara itu, Presiden Ceko, Petr Pavel mengkritik pemerintah Ceko yang terburu-buru dalam memproses RUU ini. Alhasil, sejumlah pihak, termasuk presiden juga meragukan intensi pemerintah sebenarnya dari percepatan ini.
“Keputusan mempercepat proses jejak pendapat RUU media publik ini di parlemen semalam dan saat akhir pekan merusak kepercayaan publik mengenai intensi sebenarnya dari pihak yang mengusulkan kebijakan ini,” terangnya.
Pavel menegaskan bahwa penyiaran publik adalah pilar dari demokrasi. Mantan jenderal militer tersebut menyerukan agar diadakan pengujian dan usulan dari publik dan pakar sebelum adanya reformasi besar.
3. Ceko berencana pangkas iuran warga untuk media
ilustrasi surat kabar (unsplash.com/libby_penner) Rencana kebijakan baru ini diusulkan oleh Perdana Menteri Ceko, Andrej Babis yang didukung oleh partai sayap kanan, SPD. Ia dikenal kerap mengkritik media publik dan swasta yang meliput kebijakannya dan menuding media tersebut tidak adil.
Dilansir dari TVP World, melalui RUU ini, pemerintah berencana memangkas iuran bulanan rumah tangga untuk media sebesar 205 krona Ceko (Rp170,964). Pemangkasan ini dilakukan dengan alasan untuk mengurangi beban warga Ceko dan sebagai gantinya akan didanai oleh pemerintah.
Kebijakan ini tak hanya ditolak di warga lokal, tapi juga dari kelompok jurnalisme internasional, universitas, dan Gereja Katolik. Sejumlah jurnalis dan awak media di Ceko juga berencana menggelar mogok kerja mulai 3 November.
