Jakarta, IDN Times - Rapat kerja Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) digelar secara tertutup. Agenda rapat tersebut difokuskan untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada APBN 2027.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mulanya menanyakan kepada seluruh anggota forum apakah rapat bersama BGN tersebut digelar secara terbuka atau tertutup. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju rapat digelar tertutup.
Sementara itu, rapat dihadiri oleh skuad baru pimpinan BGN, di antaranya Kepala BGN Nanik S Deyang, Wakil Ketua BGN, Mayjen (purn) TNI Trenggono, dan Agustina Arumsari.
"Oke. Seperti rapat-rapat kita kemarin, rapat insyaallah nyatakan tertutup untuk umum," ujar Nanik sekaligus mengetok palu sidang, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Sebelumnya, Nanik sempat menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (11/6/2026). Ini terjadi selang beberapa hari dia dilantik sebagai pimpinan baru BGN untuk menggantikan Dadan Hindayana yang diduga terjerat kasus korupsi.
"Efesiensi anggaran, kabar gembira. Biar turun, biar turun, efesiensi. Mau lapor Pak Presiden efesiensi," kata Nanik kepada jurnalis saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ke depan, BGN akan memperkuat penyaluran MBG untuk kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) nanti akan diwajibkan menyalurkan program kepada kelompok ini.
Langkah ini dilakukan karena MBG dinilai paling efektif mendukung pertumbuhan anak usia nol bulan hingga sembilan tahun.
BGN juga akan melakukan moratorium atau penghentian sementara pendirian dapur MBG baru karena ditemukan penumpukan SPPG di wilayah aglomerasi. Selain itu, pemerintah akan melakukan pemetaan kebutuhan dapur ideal di setiap wilayah agar program lebih efisien. Meski demikian, Nanik memastikan moratorium tidak akan mengurangi jumlah penerima MBG yang sudah berjalan saat ini.
Selain itu, BGN akan mengevaluasi dapur-dapur MBG yang sudah beroperasi, mulai dari aspek keamanan pangan, fasilitas, hingga kompetensi sumber daya manusia (SDM). Dapur yang tidak memenuhi standar akan ditangguhkan sementara.
Penyaluran MBG dari wilayah aglomerasi dan sekolah elite ke depan akan difokuskan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Di wilayah 3T, BGN akan memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah dan dapur komunitas. BGN juga telah mendapat restu dari Presiden Prabowo untuk tidak fokus pada mengejar target 82 juta penerima MBG tahun ini. BGN akan fokus memperbaiki kualitas untuk memastikan penerima mendapatkan makanan yang bergizi.
“Sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi ya,” kata Nanik.