Baleg Kaji Pengawasan Penggunaan Data oleh Asing dalam RUU Satu Data

Lebih jauh, Martin mengatakan, tugas pokok Badan Supervisi SDI ini berbeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, banyak juga data-data yang bukan numerik, seperti data geo-spasial yang nantinya menjadi bagian dari satu data Indonesia.

Menurut dia, justru BPS akan menjadi salah satu sumber data untuk satu data Indonesia.

"Tupoksinya beda. BPS itu salah satu sumber data untuk satu data Indonesia. Sebab, banyak juga data-data yang bukan numerik, seperti data geo-spasial yang nantinya menjadi bagian dari satu data Indonesia dan disinkronisasi dengan data numerik," kata dia.

Martin mengatakan, RUU SDI ditargetkan bisa rampung tahun ini, sehingga diharapkan menjadi landasan pengambilan kebijakan oleh pemerintah berdasarkan (evidence-based policy).

"Kita usahakan bisa rampung, agar integrasi dan sinkronisasi data bisa lebih baik sebagai dasar pengambilan kebijalan (evidence-based policy)," kata Martin.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini masih berada pada tahap penyusunan. Namun, Baleg DPR optimistis proses tersebut dapat dirampungkan pada masa sidang DPR yang sedang berjalan.

“Kami menargetkan mudah-mudahan Undang-Undang ini bisa selesai di masa sidang ini, paling lama bulan atau awal Juli,” ujar Doli dalam keterannnya secara terpisah.

Anggota Fraksi Golkar DPR RI ini mengatakan, apabila penyusunan di DPR selesai, RUU tersebut akan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI sebelum diajukan kepada pemerintah untuk penerbitan Surat Presiden (Surpres) guna memulai pembahasan bersama pemerintah.

“Kalau nanti kemudian ini selesai, ini menjadi Undang-Undang inisiatif DPR. Dan kemudian nanti diajukan ke Pemerintah untuk bisa segera diterbitkan surpresnya, kemudian kita bahas. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai Rancangan Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang,” lanjutnya.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, RUU SDI ini bukan sekadar pengaturan teknis pengelolaan data, melainkan instrumen reformasi tata kelola pemerintahan.

"Melalui RUU ini, kita ingin membangun satu sumber kebenaran data nasional dengan standar yang bersifat wajib, mekanisme berbagi pakai data yang jelas, serta penyelesaian sengketa dan konsekuensi yang tegas. Integrasi data tidak lagi bersifat sukarela, tetapi mengikat seluruh sistem pemerintahan” ujarnya.

Menurut dia, tantangan yang masih harus dihadapi Indonesia saat ini adalah belum adanya satu kebenaran data nasional. Akibatnya, koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan daerah berubah menjadi negosiasi tanpa akhir karena fakta dasarnya tidak sama.

"Ketika definisi berbeda, apa itu miskin, apa itu akses air, apa itu sekolah layak, dan ketika metodologi serta waktu pemutakhiran data tidak sama, maka kebijakan yang lahir pun akan berjalan dengan rujukan masing-masing," kata dia.