Temui Nelayan Muncar, Gibran Bahas Tata Kelola-Produktivitas Perikanan
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi TPI Muncar, Banyuwangi, untuk berdialog dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
- Gibran mencatat berbagai keluhan nelayan seperti infrastruktur rusak, akses permodalan terbatas, serta rumitnya perizinan, dan berjanji segera menindaklanjuti aspirasi tersebut agar kondisi nelayan membaik.
- Gubernur Jatim Khofifah menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pusat untuk menyederhanakan tata kelola perizinan dan mempercepat pelayanan bagi nelayan tradisional di wilayahnya.
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar usai meninjau revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi. Gibran sempat berdialog dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (10/7/2026).
Kunjungan ini difokuskan untuk menyerap aspirasi para perwakilan nelayan, pelaku usaha mikro, dan pengepul ikan sebagai dasar perumusan kebijakan guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, distribusi, dan kesejahteraan nelayan, sebagaimana arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
1. Komitmen pemerintah perkuat sektor perikanan
Dalam kesempatan tersebut, Gibran menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor perikanan di Jawa Timur. Langkah ini diambil sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan nasional.
"Pak Presiden punya prioritas terkait ketahanan pangan. Di daerah ini (Jatim), sektor pertanian sudah berjalan baik dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena itu, sektor perikanan yang masih memiliki beberapa pekerjaan akan segera menjadi perhatian untuk diselesaikan," tegas Gibran.
2. Gibran segera tindak lanjuti aspirasi nelayan
Gibran mencatat dan berbagai aspirasi serta persoalan yang disampaikan nelayan dan memastikan hal tersebut segera ditindaklanjuti.
“Sebenarnya hari ini saya nggak ada jadwal ke sini (TPI), tapi karena saya dengar di sini banyak keluhan, saya mampir sebentar ke sini,” jelasnya.
“Catatan-catatannya, keluhan-keluhannya nanti segera kami tindaklanjuti,” pungkas Gibran.
Sebelumnya, Umar, salah seorang nelayan Muncar, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan setempat. Seperti kebutuhan perbaikan infrastruktur, keterbatasan akses permodalan, tata kelola pelabuhan, serta regulasi dan perizinan yang dinilai masih kompleks.
“Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak, sehingga ketika bentor mengangkut hasil ikan ke perusahaan, banyak kendaraan yang rusak,” tuturnya.
Ia juga menyoroti perlunya kemudahan regulasi bagi nelayan tradisional.
“Kami menghadapi perizinan yang sangat banyak, sekitar 13 items, yang sulit kami urus, sehingga kami memohon kepada Bapak Wapres agar diberikan kebijakan khusus atau penyederhanaan perizinan bagi nelayan tradisional di Muncar,” ungkapnya.
3. Pemda terus koordinasi dengan pemerintah pusat
Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait tata kelola perizinan nelayan. Menurutnya, perizinan saat ini masih memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga diperlukan penguatan sistem dan dukungan lintas pihak untuk mempercepat serta mengoptimalkan pelayanan kepada para nelayan.
Selain Gubernur Jatim, hadir mendampingi Wapres dalam peninjauan dan dialog tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Suwardi.
