Banjir Sumatra, Pemerintah Didesak Moratorium dan Tindak Perusak Lingkungan
- Mereka menjabarkan, di Sumatra Barat selama 2020-2024 tercatat ratusan ribu hektar hutan mengalami kerusakan.
- Polanya bersifat sistemik dan terus-menerus, terlihat dari citra satelit yang menampilkan degradasi di kawasan konservasi dan hutan lindung.
- Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup dituntut untuk bertanggung jawab agar kejadian serupa tidak berulang.
Jakarta, IDN Times - Bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dinilai bukan karena dampak dari tingginya curah hujan saja, namun jadi eskalasi krisis iklim yang berkaitan dengan aktivitas deforestasi dan masifnya pemberian izin-izin konsesi perusahaan pertambangan dan perkebunan yang beraktivitas di wilayah Sumatra.
"Hal demikian menunjukkan gagalnya pemerintah dalam tata kelola kawasan hutan yang semrawut dengan memberikan atau setidaknya mempermudah izn-izin usaha perkebunan, pertambangan dan juga maraknya alih fungsi lahan demi proyek PLTA yang tersebar di berbagai titik di wilayah Sumatra," tulis LBH-YLBHI se-Sumatra dalam keterangan resmi mereka, Senin (1/12/2025).
1. Pola perusakan hutan bersifat sistemik dan terus-menerus
Mereka menjabarkan, di Sumatra Barat selama 2020-2024 tercatat ratusan ribu hektare hutan mengalami kerusakan. Polanya bersifat sistemik dan terus-menerus, terlihat dari citra satelit yang menampilkan degradasi di kawasan konservasi dan hutan lindung, termasuk area perbukitan di Taman Nasional Kerinci Seblat.
Keberadaan tambang ilegal serta pembalakan liar di Dharmasraya, Agam, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan dinilai semakin memperburuk kondisi. Deforestasi membuat kawasan kehilangan pohon yang mampu menyerap air, sehingga limpasan air meningkat dan memicu banjir serta genangan di Kota Padang.
2. Pemerintah dituntut bertanggung jawab dan evaluasi menyeluruh
Karena itu, selain penanganan pascabencana, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup dituntut untuk bertanggung jawab agar kejadian serupa tidak berulang.
Langkah yang dimaksud mencakup evaluasi menyeluruh, moratorium izin baru bagi industri ekstraktif, serta penegakan hukum terhadap kegiatan illegal logging dan pertambangan ilegal yang selama ini merusak lingkungan.
3. Pemerinath didesak tindak tegas korporasi atau kelompok perusak lingkungan
Aparat penegak hukum dan Dirjen Gakkum Lingkungan Hidup juga dinilai perlu segera melakukan investigasi, serta tindakan hukum pada korporasi perusak lingkungan maupun kelompok yang terlibat praktik pembalakan dan tambang ilegal.
Urgensi ini muncul karena penyebab banjir di Aceh dan Sumatra bukan semata tingginya curah hujan, melainkan alih fungsi hutan dan hilangnya area resapan akibat pengelolaan yang buruk.
"Serta karpet merah dan impunitas terhadap pengusaha yang ugal-ugalan dalam melakukan aktivitas bisnisnya," kata LBH-YLBHI se-Sumatra.
