Berkembang Pesat, Pemprov Banten Terima Penghargaan dari Kemendagri

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Muhammad Hudori, menyampaikan, Pemprov Banten yang usianya menginjak ke-19 tahun pasca memisahkan diri dari Jawa Barat, Banten telah mengalami banyak perkembangan signifikan.

Beberapa indikator makro pembangunan mampu dicapai dengan baik seperti tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami tren penurunan.

"Hal inilah yang melatarbelakangi kami untuk memberikan sebuah penghargaan kepada Banten atas capaian-capaiannya dalam pembangunan," kata Hudori.

"Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan Pak Gubernur Wahidin Halim dan Andika Hazrumy karena juga meringankan tugas kami di Pemerintah Pusat," ungkapnya.

Hudori merinci, tingkat kemiskinan Banten tahun 2018 tergolong rendah sebesar 5,24% berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 9,82%. Berdasarkan tren tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2014-2018, cenderung terus mengalami penurunan dan selalu berada di bawah rata-rata nasional.

Namun, 3 kabupaten/kota di Provinsi Banten yakni Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang masih harus mendapatkan perhatian karena angka kemiskinan masih di atas rata-rata Provinsi Banten, namun di bawah rata-rata nasional.

Sementara, pembangunan manusia di Banten, secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95 atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42.

Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 mengalami akselerasi atau percepatan. Ditandai dengan adanya pertumbuhan IPM yang mencapai 0,74 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 0,65 persen. Status pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 ada pada level atau kategori tinggi.

"Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten tahun 2018 mencapai 8,52% berada di atas rata-rata Nasional 5,34% dan paling tinggi se-Indonesia. Namun, berdasarkan tren selama 2014-2018, TPT Provinsi Banten cenderung mengalami penurunan meski masih di atas rata-rata Nasional," jelas Hudori.

Oleh karenanya, Hudori menambahkan, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas produksi dan Sumber Daya Manusia, deregulasi dan debirokratisasi serta menjaga stabilitas harga bahan pokok, menyukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik dan penerapan sistem bantuan pangan non tunai dengan kartu, sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.

"Dengan demikian, hasil pembangunan dan capaian indikator makro akan lebih optimal," tuturnya. 

Selain itu, gubernur juga kembali menerima apresiasi dan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI, karena Provinsi Banten telah melaksanakan integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan integrasi sistem yang dibangun Kemendagri sebagai portal terpadu empat sektor tata kelola pemerintahan yaitu e-Planning, e-Budgeting, e-Reporting dan e-Sakip.

Ia menyampaikan, apresiasi diberikan terhadap capaian Pemerintah Provinsi Banten dalam mengintegrasikan SIPD dengan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yang dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di empat sektor tata kelola pemerintahan.

"Gubernur Banten dalam hal ini Provinsi Banten dianggap Kemendagri telah mendukung penuh pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, ketepatan dan kecepatan baik dalam pengambilan keputusan perencanaan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat,"ujarnya.

Dalam penerapannya, sampai dengan saat ini SIMRAL Provinsi Banten dari sisi tahapan pembangunan telah menjangkau seluruh komponen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah) secara terintegrasi, sejak perencanaan, penganggaran, tata kelola keuangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Database SIMRAL telah memungkinkan satu kali input untuk satu transaksi di salah satu tahapan untuk digunakan di seluruh tahapan.

"Provinsi Banten dan BPPT telah bekerja sama sejak 2017 telah membangun dan menggunakan SIMRAL versi Provinsi, sebagai amanat Rencana Aksi Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) walaupun sebelumnya SIMRAL dikembangkan oleh BPPT baru untuk Pemerintah Kabupaten/Kota," tuturnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Banten Wahidin Halim, dirinya optimis tahun 2020 mendatang, semua misi pembangunan akan selesai dan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Salah satunya Kawasan Kesultanan Banten yang menjadi satu bagian inti yang telah dilakukan terhadap revitalisasi pembangunan yang mengalami degradasi.

Menurutnya, Banten memiliki peradaban yang terkenal diantaranya, Kesultanan Banten sebagai pencetak uang sendiri, Kesultanan Banten termasuk kerajaan Islam terbesar di Indonesia dengan Keraton Surosowannya.

"Masjid Agung Banten juga dicontoh di daerah lain, orang Banten juga terkenal pintar salah satunya Syech Nawawi Al Bantani. Banyak orang yang berziarah ke Kesultanan Banten dan Tanara untuk mendapatkan jejaknya," papar Gubernur

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom menjelaskan, Seminar Pembangunan Provinsi Banten digelar untuk menjalin komunikasi yang efektif terhadap seluruh pihak di Provinsi Banten terkait pembangunan yang aktual.

"Seminar ini diadakan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Banten yang ke-19, yakni untuk membangun dan meningkatkan komunikasi efektif dengan semua pihak serta stakeholder di Provinsi Banten. Untuk menghasilkan pemetaan infrastruktur dan permasalahan pembangunan yang aktual di Provinsi Banten," paparnya.

"Berbagai kemajuan pembangunan di Banten 2 tahun belakangan ini masih dapat dioptimalkan sehingga Provinsi Banten bisa lebih maju dan bersaing di kancah regional maupun nasional. Dengan kondisi seperti ini tentunya menuntut untuk terus melaksanakan pembangunan efektif," tambahnya.

Pembangunan yang ada di Provinsi Banten saat ini terfokus pada lima visi, yaitu pembangunan di bidang tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.