Baru Gantikan Bupati yang Korupsi, Plt Bupati Bengkalis Jadi DPO

Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, Muhammad diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Dalam proyek yang diadakan oleh Dinas PU Riau senilai Rp3.828.770.000 tersebut, Muhammad disebut menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Dalam perkara ini, sudah ada tiga pesakitan lainnya yang dijerat. Mereka adalah Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sabar Stevanus P Simalonga, Direktur PT Panatori Raja selaku pihak rekanan dan Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas.

Ketiganya sudah dihadapkan ke persidangan. Ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek itu bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 itu.

Dalam hal ini, pipa yang terpasang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan dalam kontrak. Lalu, tidak membuat shop drawing dan membuat laporan hasil pekerjaan.

Kemudian, tidak dibuat program mutu, tidak melaksanakan desinfeksi (pembersihan pipa), tidak melaksanakan pengetesan pipa setiap 200 meter.

Selanjutnya, pekerjaan lebar dan dalam galian tidak sesuai kontrak, serta penyimpangan pemasangan pipa yang melewati dasar sungai.

Adapun perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Muhammad adalah menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah, serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap.

Dia juga menandatangi dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian sebesar Rp 2.639.090.623.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto mengatakan, Wakil Bupati Bengkalis itu tidak pernah mengindahkan panggilan penyidik. Padahal sudah 3 kali dipanggil.

"Sudah (DPO), bersangkutan tidak nongol-nongol (tidak kooperatif) dipanggil," ungkap Narto, Kamis (5/3).

Penetapan DPO sudah dilakukan sejak Senin lalu (2/3). Saat ini, penyidik berupaya menghadirkan Muhammad secara paksa agar bisa dimintai keterangannya.

"Kalau tahu keberadaannya, tolong kasih tahu kami," kata Sunarto.

Dia menegaskan, upaya pra peradilan yang dilakukan Muhammad tidak akan menghentikan proses penyidikan. "Silahkan prapid, kami tetap proses penyidikan," jelas Kabid.

Terpisah, Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Andri Sudarmadi, menyebutkan bahwa DPO dilakukan karena Muhammad tidak kooperatif.