Bawaslu Ingatkan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Patuhi Kode Etik

Bagja mengingatkan, meski Panwaslih Kabupaten/Kota Aceh dilantik oleh DPRK, namun hubungan tersebut tidak boleh melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

“Walaupun teman-teman dipilih oleh DPRK, hubungan tersebut tidak mencederai atau melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Bersahabat silakan, tidak ada batasan untuk itu. Namun ada batasan ketika Anda menjadi pejabat publik, maka batasan terhadap etika organisasi Panwaslih itu berlaku juga untuk teman-teman semua,” ujarnya saat menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024, di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Selain itu, Bagja juga memerintahkan anggota Panwaslih yang sudah dilantik untuk segera melakukan fungsi pengawasan. Sebab, tahapan pemilihan kepala daerah saat ini sudah berjalan, yakni dalam pemutakhiran data pemilih (mutarlih).

“Setelah itu, teman-teman melakukan fungsi pengawasan mulai saat ini. Silakan melakukan fungsi pengawasan mutarlih, dan jangan lupa nanti tanggal 22 Agustus ada pendaftaran calon bupati/wali kota yang wajib diawasi,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan, anggota Panwaslih terpilih segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Bagja menegaskan, koordinasi tersebut dapat dilakukan ke Panwaslih Provinsi Aceh, Panwaslih Pemilu di Aceh, dan juga koordinasi sesama anggota untuk menentukan ketua dan koordinasi divisi. 

“Jangan kemudian tidak berkomunikasi karena sama-sama organisasi Panwas yang bertanggungjawab ke Bawaslu RI,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Bagja melantik sepuluh anggota Panwaslih Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 di Provinsi Aceh untuk Kabupaten Pidie dan Kota Langsa yang meliputi:

1. Ismalianto

2. Zulfahmi

3. Darmawan

4. Safrizal

5. Muhammad Ichsan

6. Fauzi Fazhari

7. Rizki Muliaramazhan

8. Muhammad Reza

9. Zulfikar

10. Azhari