Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Bawaslu Sentil Said Abdullah: Bagi-bagi Zakat Tak Perlu Ada Logo PDIP

Bawaslu Sentil Said Abdullah: Bagi-bagi Zakat Tak Perlu Ada Logo PDIP
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan aksi bagi-bagi amplop berisi uang Rp300 ribu yang dilakukan Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, tak melanggar aturan.

Hal itu lantaran aksi bagi-bagi amplop merah dikonfirmasi sebagai pembagian zakat mal, meski di amplop merah tersebut terdapat foto Said dan Achmad Fauzi serta logo PDIP. 

Berdasarkan temuan dan verifikasi Bawaslu di Sumenep, Madura, Jawa Timur, aksi bagi-bagi amplop itu terjadi di tiga masjid, yaitu Masjid Abdullah Syehan Begraf, Masjid Naqsabandi dan Masjid Fatimah Binti Said Ghauzan. Rahmat mengakui sumber uang yang dibagikan berasal dari kantong anggota DPR RI itu. 

"Tetapi, berdasarkan klarifikasi, uang yang bersumber dari Said Abdullah itu disalurkan melalui lembaga Said Abdullah Institute (SAI), kemudian diserahkan kepada pengasuh pondok pesantren atau takmir masjid," ungkap Rahmat di media center Bawaslu, Kamis (6/4/2023). 

Diketahui, pengasuh ponpes atau takmir masjid itu yang kemudian membagi-bagikan amplop kepada jemaah setelah salat tarawih.

"Jadi, saat kami lakukan klarifikasi pada pengurus takmir masjid, (uang) tidak langsung diserahkan oleh Pak Said, tetapi dari Pak Said ke Said Abdullah Institute yang melakukan pembagian itu dan dikonfirmasi bentuknya adalah zakat," kata dia. 

Menurut Rahmat, pembagian amplop yang diklaim sebagai zakat itu tidak terjadi pada Ramadan 2023 saja. Aksi itu, kata dia, dilakukan tiap tahun. 

"Kami ingatkan, ini tidak lagi dilakukan dalam tempat ibadah. Kami harapkan (pembagian zakat) tidak ada logo. Kalaupun ada pembagian zakat maka tidak menggunakan logo partai atau foto diri," tuturnya. 

Rahmat mengaku berhati-hati mengambil keputusan karena Bawaslu tak ingin menghalangi orang yang ingin beribadah, salah satunya dengan membagikan zakat.

Mengapa Bawaslu tidak menjatuhkan sanksi kepada Said meski pembagian uang itu terjadi di rumah ibadah?

  1. 1. Said tak dikenai sanksi karena aksi bagi-bagi amplop merah bukan pelanggaran pemilu

    Pembagian amplop berisi uang Rp300 ribu yang dilakukan oleh politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah di masjid di Sumenep. (www.twitter.com/@PartaiSocmed)
    Pembagian amplop berisi uang Rp300 ribu yang dilakukan oleh politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah di masjid di Sumenep. (www.twitter.com/@PartaiSocmed)

    Rahmat mengatakan, Bawaslu tak memberikan sanksi karena tak terbukti adanya kausalitas dan unsur kampanyenya dari aksi tersebut. Sebab, di dalam amplop itu tidak ada ajakan dari Said dan Achmad agar jemaah di masjid memilih keduanya. 

    "Lagipula, tahapan kampanye belum dimulai pada saat ini dan tidak ada ajakan. Kalau terbukti ada ajakan, maka akan terkena pelanggaran administrasi," kata dia. 

    Salah satu bentuk sanksi administrasi bisa berupa pengurangan masa kampanye atau teguran. 

  2. 2. Bawaslu sebut masa sosialisasi Pemilu 2024 lebih panjang dibandingkan kampanye

    Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)
    Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

    Rahmat mengatakan, pada Pemilu 2024 masa sosialiasi lebih panjang dibandingkan Pemilu 2019. Menurut Rahmat, perbedaan tersebut sangat mendasar. 

    "Maka, aturan-aturan tentang sosialisasi akan menjadi penting untuk dilakukan dan diperbarui ke depan," kata dia. 

    Ia menyampaikan, ke depan Bawaslu tidak sekedar memberikan imbauan, tetapi upaya penegakan hukum yang lebih keras juga bakal dilakukan.

    "Itu dengan catatan bila imbauannya tidak dipatuhi. Ini kan imbauan untuk teman-teman menjaga etik dan moralitas pada saat tahapan sosialisasi ini. Bila tetap dilanggar, maka tentu akan ada sanksi," ujarnya. 

    Rahmat menyebut, kejadian pembagian uang dengan dalih zakat pada bulan Ramadan juga pernah terjadi saat masa kampanye pilkada.

    Bawaslu, kata Rahmat, kemudian melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi pembagian zakat yang baik dan tidak bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai politik uang dalam kampanye pemilu. 

  3. 3. Politik uang tetap dilarang meski dilakukan di luar masa kampanye

    Ilustrasi politik uang (IDN Times/Helmi Shemi)
    Ilustrasi politik uang (IDN Times/Helmi Shemi)

    Meski Bawaslu menyebut aksi bagi-bagi amplop itu terjadi di luar masa kampanye, bukan berarti hal tersebut dibenarkan. Rahmat pun mengakui hal-hal yang dilakukan di luar masa kampanye memang menjadi persoalan. 

    "Sementara, penegakan hukum pidana baru bisa dilakukan ketika masa kampanye. Tetapi, kami mengacu kepada UU Pemilu Pasal 280, salah satunya soal politik uang," kata Rahmat. 

    Di dalam UU Pemilu pasal 280 ayat (j) tertulis "pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu."

     

    Penasaran isu-isu soal Pemilu 2024 dan gonjang ganjing capres-cawapres? Baca selengkapnya di sini ya!

Related Articles

See More
Bawaslu Sentil Said Abdullah: Bagi Zakat Jangan Ada Logo