BNPB Desak Setop Perda yang Izinkan Warga Bakar Hutan demi Buka Lahan

10 Agu 2026, 21:11 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

BNPB Desak Setop Perda yang Izinkan Warga Bakar Hutan demi Buka Lahan

Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto berikan bantuan Rp93,75 miliar bagi warga Aceh Tamiang yang terdampak banjir Sumatra. (Dokumentasi BNPB)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, mengakui masih ada dua wilayah yang membolehkan warganya melakukan pembakaran hutan secara terbatas demi membuka lahan baru. Praktik itu terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Apalagi praktik itu memiliki dasar hukum yakni peraturan daerah.

Di Kalbar, praktik pembakaran hutan secara terbatas tertulis di Perda Nomor 1 Tahun 2022. Di sana, tiap kepala keluarga diizinkan melakukan pembakaran lahan hingga 2 hektare. Senada dengan praktik di Kalbar, Kalteng lewat Perda Nomor 1 Tahun 2020 juga membolehkan melakukan pembakaran lahan secara terbatas. Meski begitu, pembakaran tidak boleh dilakukan sembarangan dan wajib mengikuti tata cara, koordinasi dan pengawasan dari aparat desa.

Oleh sebab itu, Jenderal bintang tiga itu meminta agar pemberlakukan moratorium itu dihentikan sementara dulu.

"Dari BNPB sudah minta (Perda) untuk dicabut. Pak Gubernur mengatakan pembuatan perda itu harus didiskusikan dulu dengan DPRD. Sedangkan, Pak Gubernur Kalteng mengatakan akan menunda dulu (pemberlakuan) Perda itu," ungkap Suharyanto di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat pada Senin (10/8/2026).

Ia menilai tidak ada masalah bila lahan yang dibakar merupakan lahan mineral. Namun, sebagian besar area di dua provinsi itu ditutupi gambut yang mudah terbakar.

"Memang ada persyaratan ketat untuk membuka lahan dengan dibakar. Meskipun praktiknya di lapangannya susah. Akhirnya ini sekarang dimoratorium dulu," tutur dia.

1. BNPB tetapkan enam provinsi darurat karhutla

Helikopter BNPB type Sikorsky EH-60A reg N61AA saat melakukan water bombing di lahan yang terbakar di wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada Jumat (7/8). (Dokumentasi BNPB)

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan, saat ini ada enam provinsi berstatus siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Keenam daerah itu masuk kategori darurat lantaran enam provinsi itu memiliki lahan gambut yang cukup luas. Sehingga, bila terbakar maka memungkinkan api merembet ke wilayah lain dengan cepat. Alhasil, akan dibutuhkan operasi yang lebih kuat.

"Darurat semua ini, enam provinsi. Keenamnya siaga darurat semua. Mulai dari Kalbar (Kalimantan Barat), Kalteng (Kalimantan Tengah), Kalsel (Kalimantan Selatan), Sumsel (Sumatra Selatan), Riau dan Jambi," ungkap Suharyanto.

Lantaran keenam provinsi itu masuk kategori siaga darurat maka semua gubernurnya harus siaga menyiapkan pasukan dari satgas darat. Jenderal bintang tiga itu menyebut bila tetap terjadi kebakaran lahan, maka pihaknya akan mengupyakan lewat pasukan udara.

"Karena helikopter-helikopter milik BNPB prioritasnya fokus di enam provinsi," tutur dia.

2. Kemenko Polkam sebut lebih dari 107 ribu hektare lahan yang telah terbakar

Kabut asap karhutla selimuti Pontianak. (IDN Times/Teri).

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago mengatakan, hingga hari ini lebih dari 107 ribu hektare lahan yang telah terbakar hingga Agustus 2026. Ia berharap area yang terbakar tidak semakin meluas. Pemerintah, kata Djamari, telah mengerahkan banyak tenaga dan peralatan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

"Sampai dengan hari ini, wilayah hutan di Indonesia yang telah terbakar terhitung lebih dari 107 ribu hektare. Semoga kita bisa mempertahankan (agar tak meluas). Karena kesungguhan kita semua, kami masih bisa mengendalikan api," ungkap Djamari di kantornya.

Sederet peralatan yang dikerahkan untuk menangani karhutla antara lain 43 helikopter dan 15 pesawat fixed wing. "Pesawatnya bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan," tutur dia.

3. Menko Djamari nilai cara paling tepat memadamkan api dengan hujan buatan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago (kemeja putih) usai memimpin rapat koordinasi mengenai karhutla pada Senin, 10 Agustus 2026. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Djamari mengatakan operasi yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan serta lahan yaitu menggunakan metode modifikasi cuaca (OMC). Caranya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan BNPB membuat hujan buatan. Namun, ada satu persyaratan yang dipenuhi agar bisa menurunkan hujan buatan.

"Kita harus menemukan ada awan hujan. Selama awan hujan itu tidak kita temukan, maka kita tidak akan bisa membuat hujan buatan," kata purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat (AD) itu.

Oleh sebab itu, tim gabungan mewaspadai perubahan cuaca sekecil apapun sehingga mereka bisa melakukan modifikasi cuaca dan menciptakan hujan buatan.

"Itu yang sangat membantu karena cukup air besar yang jatuh dari udara ke dalam daerah yang sangat luas," tutur dia.

Dilaporkan awan hujan bakal muncul pada pekan ini hingga 18 Agustus mendatang. Menurutnya, dengan metode modifikasi cuaca memudahkan proses pemadaman api.