BNPB Evaluasi Huntara di Sumbar, Fasilitas Masih Harus Dibenahi
- BNPB targetkan bangun puluhan unit huntara di titik terdampak
- Temuan dari evaluasi ini akan menjadi bahan masukan untuk penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi Sumatra Barat.
Jakarta, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan evaluasi terhadap pembangunan hunian sementara (huntara) bagi penyintas bencana di Sumatra Barat. Menurut Sekretaris Utama BNPB, Rustian, meski pembangunan huntara di dua kabupaten, yakni Lima Puluh Kota dan Tanah Datar, telah berjalan. Masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, termasuk pada fasilitas pendukung.
Evaluasi tersebut juga meninjau aspek lain seperti kualitas bangunan, ketersediaan sarana prasarana, serta kesesuaian lokasi dengan prinsip keamanan. Peninjauan dilakukan di lokasi huntara dan juga lokasi persiapan hunian tetap (huntap) di Kabupaten Solok.
“Selain itu, evaluasi juga menyoroti koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pembangunan huntara,” ujar Rustian usai meninjau langsung sejumlah lokasi, dikutip dari keterangan pers, Kamis, (8/1/2026).
1. BNPB targetkan bangun puluhan unit huntara di titik terdampak
BNPB merinci target unit huntara yang dibangun di titik-titik terdampak. Di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, ditargetkan sebanyak 60 unit pada permohonan tahap I. Sementara di Tanah Datar, pembangunan huntara ditargetkan 23 unit di Nagari Bungo Tanjuang dan 15 unit di Nagari Sumpur.
Sementara, untuk fase pemulihan jangka panjang, lokasi huntap telah dipersiapkan di Kabupaten Solok, tepatnya di Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak. Lokasi ini disiapkan sebagai bagian dari transisi dari hunian sementara menuju hunian tetap.
2. Evaluasi pembangunan hunian menjadi masukan dokumen R3P Sumbar
Selain itu, kata Rustian, seluruh temuan dari evaluasi ini, termasuk catatan fasilitas yang perlu dibenahi akan menjadi bahan masukan. Hasil tersebut akan direkomendasikan untuk penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi Sumatra Barat.
Tak hanya itu, dokumen R3P juga diharapkan menjadi pedoman komprehensif dalam penanganan pascabencana. Melalui evaluasi ini, BNPB menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas penanganan pascabencana dengan perencanaan yang terukur dan berbasis kebutuhan di lapangan.
3. BNPB gaet Kemendikdasmen bangun sekolah yang rusak
Selain membangun huntap sebagai langkah pemulihan jangka panjang, BNPB bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkoordinasi untuk memperbaiki hingga membangun kembali sekolah yang rusak, serta memberikan tunjangan bagi guru dan dukungan pascabencana lainnya.
BNPB menyatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari wujud dukungan kolaborasi antar lintas komponen bangsa dalam memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana.
.jpg)
