Bocor 46 Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo, Dasco: Sekitar Segitu
Jakarta, IDN Times - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto.
Dasco mengamini bahwa jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nanti akan berjumlah sekitar 46. Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam draf jumlah komisi di DPR RI.
Kendati demikian, Dasco mengaku masih memfinalisasi terkait jumlah kementerian yang akan dibentuk di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Saya nanti baru masih mau menghitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada pas sekitar-sekitar itu (46 jumlah kementerian)," kata Dasco di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024).
1. Alasan sejumlah kementerian dipisah
Sementara itu, terkait beberapa yang dipisah itu bagian dari fungsi mengoptimalkan kementerian yang ada dengan sebaik-baiknya supaya lebih bermanfaat bagi rakyat.
Di sisi lain, pemisahan kementerian ini sebagai upaya untuk mewujudkan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2024 lalu.
"Kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," ujar dia.
2. DPR mulai godok jumlah komisi
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terus menggodok jumlah komisi yang akan dibentuk untuk periode 2024-2029.
Wakil DPR RI Adies Kadir mengatakan jumlah komisi akan diumumkan pada Senin (14/10/2024) pekan depan. Adies belum mau berandai-andai sebelum ada pengumuman resmi oleh DPR. Nantinya, pimpinan DPR terlebih dulu akan menggelar rapat.
"Insyaallah diumumkan Senin. Komposisi masih digodok," ujar Adies Kadir melalui pesan singkat kepada IDN Times, saat dihubungi, Kamis (10/10/2024).
3. Bocoran jumlah kementerian di Kabinet Prabowo
Berikut bocoran jumlah kementerian di Kabinet Prabowo:
A. Kementerian Koordinator
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan.
B. Kementerian Teknis
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
