Bos BGN: Sekolah Negeri Harus Kompak Terima atau Tolak MBG

17 Sep 2026, 21:48 WIB2 min read

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

Bos BGN: Sekolah Negeri Harus Kompak Terima atau Tolak MBG

Kepala BGN Sudaryono saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Sekolah negeri harus memiliki kesepakatan seluruh wali murid untuk menerima atau menolak program MBG.
BGN mencoret 1.653 sekolah dari penerima MBG dan mengarahkan layanan kepada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi serta wilayah 3 T.
BGN mengevaluasi SPPG, memperketat standar higiene dan sanitasi, serta dapat menutup permanen dapur yang tidak memenuhi SOP.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apakah sekolah negeri perlu konsensus untuk MBG?

Vote Now

What?
BGN menetapkan sekolah negeri harus sepakat untuk menerima atau menolak MBG, mencoret 1.653 sekolah, serta mengevaluasi SPPG.
Who?
Kepala BGN Sudaryono, sekolah negeri, wali murid, Kemendikdasmen, Kemenko Pangan, dan SPPG terlibat dalam kebijakan tersebut.
Where?
Rapat kerja berlangsung bersama Komisi IX DPR di Jakarta. Pengetatan standar diterapkan di seluruh titik SPPG di daerah.
When?
Pernyataan Sudaryono disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (179/2026).
Why?
Layanan MBG diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi dan wilayah 3 T, sementara BGN tidak ingin kuantitas mengorbankan kualitas serta keamanan makanan.
How?
Sekolah negeri memerlukan konsensus dengan seluruh wali murid. SPPG yang belum memenuhi ketentuan disuspend hingga diperbaiki dan dapat ditutup permanen bila tidak melakukan perbaikan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apakah sekolah negeri perlu konsensus untuk MBG?

Vote Now

Pak Sudaryono dari BGN bilang sekolah negeri harus sepakat bersama semua wali murid jika mau menerima atau menolak MBG. BGN juga mencoret 1.653 sekolah dari penerima MBG. Sekarang BGN sedang membenahi penerima manfaat dan memeriksa dapur MBG supaya makanan tetap aman.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apakah sekolah negeri perlu konsensus untuk MBG?

Vote Now

Arah layanan MBG kepada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi dan wilayah 3 T menunjukkan pembenahan penerima manfaat sedang dilakukan. Kesepakatan seluruh wali murid di sekolah negeri juga menjadi dasar keputusan bersama. Evaluasi SPPG dan pengetatan standar higiene serta sanitasi menempatkan kualitas dan keamanan makanan sebagai perhatian BGN.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apakah sekolah negeri perlu konsensus untuk MBG?

Vote Now

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan kerentuan bagi sekolah negeri yang ingin menolak menerima program makan bergizi gratis (MBG). Ia menegaskan, semua unsur di sekolah negeri harus satu suara jika ingin menerima atau menolak MBG.

Pernyataan ini disampaikan Sudaryono saat menggelar rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (179/2026).

"Kalau sekolah negeri itu harus iya, iya semua. Mana kalau tidak, tidak semua," kata dia.

1. Ketentuan ini hasil kesepakatan Kemendikdasmen dan Kemenko Pangan

Sidak SPPG di Kota Bogor oleh Kepala BGN, Sudaryono. BGN

Politikus Gerindra itu menyebut, ketentuan ini merupakan hasil keputusan bersama antara Kemendikdasmen dan Kemenko Pangan. Jadi dalam satu sekolah negeri tidak bisa ada hanya sebagian saja yang dapat menolak dapat MBG.

"Namun untuk sekolah negeri sesuai dengan hasil rapat kami dengan dikdasmen dan dengan Kementerian Menko Pangan untuk sekolah negeri ini kalau menerima, menerima semua, tapi kalau misalnya tidak, tidak semua itu keputusan sementara adalah seperti itu," kata dia.

Dia menegaskan, dalam satu sekolah harus ada konsensus bersama beserta seluruh wali muridnya untuk menerima atau menolak program MBG.

"Jadi tidak mungkin dalam satu sekolah negeri katakanlah 70 persen misalnya mampu, 30 persen enggak mampu, kemudian kalau memang iya, konsensusnya harus sekolah beserta seluruh wali muridnya harus sepakat," kata dia.

2. Bos BGN coret 1.653 sekolah sebagai penerima MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di DPR, Kamis (3/9/2026)/ IDN Times Dini Suciatiningrum

Sudaryono juga menyatakan telah mencoret sebanyak 1.653 sekolah sebagai penerima manfaat untuk program MBG. Layanan MBG akan diarahkan terhadap kelompok yang membutuhkan intervensi gizi dan wilayah 3 T.

Adapun, capaian penerima manfaat sampai saat ini masih merupakan capaian sementara, karena BGN sedang melakukan pembenahan dari sisi penerima manfaat.

"Sudah kami umumkan sebanyak 1.653 sekolah ditetapkan tidak lagi menerima MBG," ujar dia dalam rapat tersebut.

3. BGN akan perketat aturan SLHS di seluruh SPPG

Kepala BGn Sudaryono dalam Sidak SPPG di Kota Bogor. BGN

BGN menyatakan sedang evaluasi terhadap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia memastikan, BGN tidak lagi mengejar kuantitas penerima manfaat MBG dengan mengorbankan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan ke para penerima manfaat.

Politikus Gerindra itu menegaskan, BGN akan memperketat standar higiene dan sanitasi (SLHS) di seluruh titik SPPG di daerah. BGN juga mengancam akan menutup total SPPG yang tak menjalankan SOP yang telah ditetapkan BGN.

"Kami tegakkan secara konsisten dan strict, SPPG yang belum memenuhi ketentuan dilakukan suspend sampai dengan syarat dipenuhi dan perbaikan dilakukan. manakala tidak dilakukan, maka kami suspend total, kami tutup secara permanen," kata dia.