Bos BGN Coret 1.653 Sekolah Penerima MBG, Bakal Fokus ke Wilayah 3T
- BGN mencoret 1.653 sekolah dari penerima manfaat MBG dan mengarahkan layanan kepada kelompok yang membutuhkan, termasuk wilayah 3T.
- BGN mengevaluasi SPPG serta memperketat standar higiene dan sanitasi tanpa mengejar kuantitas penerima manfaat.
- Komisi IX DPR RI mendorong mekanisme kompensasi bagi korban keracunan MBG, yang disebut telah terjadi di hampir semua provinsi.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan telah mencoret sebanyak 1.653 sekolah sebagai penerima manfaat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Layanan akan semakin diarahkan ke kelompok yang membutuhkan termasuk wilayah 3T dan daerah dengan kebutuhan intervensi gizi.
Sudaryono juga mengungkapkan, capaian penerima manfaat sampai saat ini masih merupakan capaian sementara, karena BGN sedang melakukan pembenahan dari sisi penerima manfaat.
"Sudah kami umumkan sebanyak 1.653 sekolah ditetapkan tidak lagi menerima MBG," ujar dia dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
1. BGN akan perketat aturan SLHS
Kepala BGN Sudaryono rapat di DPR bahas anggaran MBG 2027. (IDN Times/Amir Faisol) BGN menyatakan sedang evaluasi terhadap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia memastikan, BGN tidak lagi mengejar kuantitas penerima manfaat MBG dengan mengorbankan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan ke para penerima manfaat.
Politikus Gerindra itu menegaskan, BGN akan memperketat standar higiene dan sanitasi (SLHS) di seluruh titik SPPG di daerah. BGN juga mengancam akan menutup total SPPG yang tak menjalankan SOP yang telah ditetapkan BGN.
"Kami tegakkan secara konsisten dan strict, SPPG yang belum memenuhi ketentuan dilakukan suspend sampai dengan syarat dipenuhi dan perbaikan dilakukan. manakala tidak dilakukan, maka kami suspend total, kami tutup secara permanen," kata dia.
2. Anggota DPR dorong BGN siapkan dana kompensasi keracunan MBG
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris minta putusan MK soal pemisahan anggaran MBG dari pendidikan diterapkan pada APBN 2027. (IDN Times/Amir Faisol) Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honores mendorong BGN menyiapkan kompensasi untuk seluruh korban dan keluarganya yang keracunan program MBG. Keracunan MBG memberi efek domino bagi kesehatan termasuk dari sisi mental hingga pekerjaan keluarga korban yang terganggu.
"Saya berharap pihak BGN bisa membuat satu mekanisme kompensasi ya, kepada korban dan keluarga korban. Dan tentunya mekanisme ini dijalankan bukan hanya ke depan, tetapi bagi mereka-mereka yang juga sudah pernah menjadi korban keracunan," kata Charles di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurut Charles skema kompensasi sangat penting karena potensi kasus keracunan juga masih akan terjadi ke depannya. Ia mengatakan, secara fundamental design program MBG bukan ada perubahan signifikan sehingga diyakini kasus keracunan masih akan terus berlanjut.
"Kita harus apa BGN atau pemerintah harus punya mekanisme untuk memberikan kompensasi dan ganti kerugian kepada orang-orang yang sudah pernah terjadi atau sudah menjadi korban keracunan," kata dia.
3. Keracunan MBG hampir terjadi di semua provinsi
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris minta pemerintah tak alergi buat moratoriun MBG. (IDN Times/Amir Faisol). Politikus PDIP itu mengatakan, kasus keracunan MBG terjadi secara beruntun. Ironisnya, hampir dua tahun ini, kasus keracunan sudah lebih dari 584 kejadian di 254 kabupaten/kota di 33 provinsi. Artinya, Charles menyebut kasus keracunan MBG telah terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia.
"Jadi kalau menurut saya, kita harus mau melakukan evaluasi total dalam arti apa? Karena ini desainnya yang bermasalah, sehingga harus mau merubah desain dari penyelenggaraan program ini," kata dia.
