BPJS Kesehatan Terancam Kolaps, Defisit Tembus Rp2 Triliun Tiap Bulan
- BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp2 triliun per bulan karena iuran peserta tidak seimbang dengan klaim layanan kesehatan yang mencapai hingga Rp16,5 triliun.
- Rasio klaim BPJS mencapai 108,72 persen dengan sekitar dua juta transaksi layanan kesehatan setiap hari dan pembayaran mencapai Rp500 miliar per hari.
- Pemerintah menyiapkan suntikan dana Rp20 triliun dari Kemenkes dan Kemenkeu untuk menutup kekurangan anggaran agar BPJS tetap bisa membayar klaim hingga tahun depan.
Jakarta, IDN Times — Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengungkapkan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini masih mengalami tekanan serius. Setiap bulan, BPJS mencatat defisit sekitar Rp2 triliun akibat ketidakseimbangan antara iuran yang diterima dan klaim yang harus dibayarkan.
“Dalam sebulan, pembayaran klaim mencapai sekitar Rp16 hingga Rp 16,5 triliun, sementara iuran yang masuk hanya sekitar Rp14 triliun. Artinya, setiap bulan kita defisit kurang lebih Rp2 triliun,” ujar Prihati dalam rapat di Komisi IX, dikutip YouTube TV Parlemen, Kamis (11/6/2026).
1. BPJS Kesehatan bayar klaim Rp500 miliar per hari
Ia menjelaskan, rasio klaim BPJS Kesehatan saat ini telah mencapai 108,72 persen, menunjukkan bahwa biaya layanan kesehatan yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pendapatan iuran peserta. Dalam operasionalnya, BPJS juga menangani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap hari, dengan nilai pembayaran mencapai Rp500 miliar per hari.
“Dan ini bapak-ibu sekalian, kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp500 miliar sehari," katanya.
2. Gagal bayar jika tidak ada intervensi
Meski demikian, Prihati memastikan BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan dana untuk membayar klaim hingga awal tahun depan. Namun, tanpa adanya intervensi kebijakan, kondisi keuangan ini berpotensi memburuk.
“Namun demikian, kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Namun, kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi," ucapnya.
3. Dana cadangan diharapkan cair
Sebagai langkah penyehatan keuangan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan, termasuk rencana suntikan dana sekitar Rp20 triliun. Dana tersebut disebut akan berasal dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan untuk menutup kekurangan anggaran dalam tahun berjalan.
“Ada rencana suntikan Rp20 triliun, Rp10 triliun di Kemenkes dan Rp10 triliun di Kemenkeu. Kami berharap ini bisa menutup kekurangan dalam setahun berjalan,” ujar Prihati.
“Kami berharap ini segera ditandatangani dan bisa cair untuk menutup kekurangan dalam tahun berjalan,” imbuhnya.
