[BREAKING] Kebijakan Kerap Inkonsisten, Jokowi: Justru Itu yang Harus Dilakukan
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan pemerintah terus menyeimbangkan antara gas dan rem. Meski begitu, upaya untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi kerap dikritik sebagai kebijakan yang tidak konsisten.
Ia mencontohkan salah satunya kebijakan pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat. Menurutnya, evaluasi itu memang harus dilakukan setiap minggu.
"Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat," ujar Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI yang disiarkan langsung di kanal YouTube DPR RI, Senin (16/8/2021).
"Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi," lanjut dia.
Dia menuturkan, pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal.
"Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan. Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen," jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga mengatakan pemerintah tetap memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional.
"Pandemik memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita," ucap dia.
