Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar menyebut sekolah rakyat menjadi menjadi bukti konkret bahwa kebijakan anggaran negara dapat tepat sasaran dan berdampak langsung untuk masyarakat miskin.
“Sekolah rakyat adalah salah satu politik anggaran yang memang mengalami berbagai skenario baru dan perubahan luar biasa,” ucap pria yang disapa Cak Imin di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu (29/04/2026).
Cak Imin mengatakan, arah baru kebijakan anggaran pemerintah melalui efisiensi belanja negara telah difokuskan untuk memastikan setiap rupiah memberikan dampak nyata.
“Apa yang terjadi di balik efisiensi anggaran sejak awal menjadikan proses ini adalah agar seluruh APBN berdampak langsung dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan,” katanya.
Menurutnya, program yang merupakan inisiatif langsung Presiden ini dirancang sebagai strategi paling mendasar dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menjadikan pendidikan sebagai pintu masuk utama pemberdayaan.
“Anggaran yang dikeluarkan menjadi kebijakan strategis yang tidak saja menangani langsung anak-anak kita dari keluarga desil satu tapi juga menginspirasi dan menjadi mata rantai kebijakan lainnya,” kata Cak Imin.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berdampak pada anak sebagai peserta didik, tetapi juga menjadi pemicu perubahan dalam keluarga.
Ia menilai, capaian satu tahun ini menjadi contoh bagaimana kebijakan yang tepat, dukungan anggaran yang terarah, serta sinergi lintas pihak mampu menghasilkan perubahan nyata dalam waktu relatif singkat.
“Sekolah rakyat telah berjalan hampir satu tahun dan mencetak prestasi-prestasi yang luar biasa sehingga sekolah rakyat ini bisa menjadi harapan dari bagian utama penanggulangan kemiskinan di tanah air kita,” jelas Menko PM.
Hingga saat ini, terdapat 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dengan menjangkau lebih dari 15.820 siswa dari keluarga miskin. Kini, gedung permanen untuk Sekolah Rakyat mulai dibangun dengan kapasitas hingga 1.000 siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Apabila seluruh pembangunan tersebut rampung sesuai target pada bulan Juli maka pemerintah telah mengalokasikan tambahan sekitar 32.000 siswa untuk diterima di Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Dengan penambahan tersebut, total peserta didik Sekolah Rakyat pada tahun ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 49 ribu siswa.