CCTV KPU Dipantau Polisi, Hasyim: Tak Perlu Dikhawatirkan
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari buka suara soal netralitas Polri yang jadi sorotan lantaran pengawasan CCTV Kantor KPU Daerah (KPUD) yang berada di Jawa Timur.
Temuan tersebut beredar luas di jejaring media sosial, dengan narasi CCTV di KPU yang diawasi polisi merupakan sesuatu yang janggal. Hasyim menjelaskan, pihaknya langsung mengonfirmasi kabar tersebut ke jajaran pimpinan Polri.
"Saya sudah konfirmasi ke pimpinan Polri tentang surat tersebut dan bahwa benar adanya," kata dia dalam keterangannya, Jumat (10/11/2023).
1. Pengamanan polisi merupakan amanat UU Pemilu
Hasyim memaparkan, dalam UU Pemilu amanat untuk pengamanan memang merupakan salah satu kewenangan Polisi.
"Pengamanan Polisi terhadap KPU meliputi personil, aset dan logistik (produksi, distribusi dan penggudangan)," tutur dia.
2. Wujud sinergitas KPU dan Polri
Oleh itu, kata Hasyim, pengawasan dari CCTV Kantor KPU yang bisa diakses polisi merupakan sesuatu yang wajar. Mengingat keamanan kantor KPU dan gudang logistik pemilu perlu dijamin jelang kontestasi Pemilu 2024. Sebaliknya, aktivitas tersebut merupakan wujud sinergitas antara KPU dan Polri.
"Berdasarkan hal tersebut, maka wajar pemasangan CCTV atau akses CCTV oleh Polisi di kantor KPU dan gudang logistik pemilu," ungkap Hasyim.
"Justru pemasangan CCTV dan akses CCTV oleh Polisi sepengetahuan Pimpinan KPU Pusat dan Pimpinan Polri, dan hal tersebut merupakan perwujudan dan pelaksanaan kerja sama antara KPU dan Polri sebagaimana MoU yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU dengan Kapolri pada 29 Desember 2022 yang lalu," imbuh dia.
3. Kejanggalan diungkap Jubir TPN
Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono mengungkap dugaan kejanggalan soal CCTV kantor KPU yang diawasi polisi. Dia menyinggung soal netralitas aparat.
"Sore ini saya akan berdialog soal netralitas aparat di Pilpres 2024. Saya mendapati fakta janggal, terkait pemasangan CCTV terkoneksi KPU dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Ada apa?," tulis Aiman melalui kicauan di akun Twitter pribadinya.
Diketahui, beredar surat telegram dari Kapolda Jawa Timur (Jatim) kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu di wilayah Jombang dan Blitar. Dalam surat itu, Kapolda Jatim meminta kamera CCTV yang dipasang bisa juga dilihat oleh polres setempat.
