Pemerintah nonaktifkan 7,3 juta peserta PBI BPJS Kesehatan
Peserta yang dinonaktifkan akan diganti dengan masyarakat tidak mampu yang tercatat dalam DTSEN
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan
Jakarta, IDN Times - Sebuah narasi yang mengumumkan pemerintah sudah tidak membiayai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan mulai Juni 2025 beredar di media sosial
"Breaking News: Juni 2025 Peserta BPJS PBI (Yang Biaya Pemerintah) Sudah dinonaktifkan oleh Pusat 2025," tulis narasi yang beredar.
Benarkah pemerintah sudah menonaktifkan BPJS PBI?
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan Pemerintah memang menonaktifkan peserta PBI BPJS Kesehatan namun hanya 7,3 juta dari alokasi Rp96,8 juta.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinonaktifkan karena tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dinilai sudah sejahtera.
“Penerima bantuan PBI JKN, ada alokasi Rp96,8 juta, usulan bupati/walikota se-Indonesia. Dari pemadanan data yang ada, terdapat Rp7,3 juta peserta dinonaktifkan karena tidak terdaftar di DTSEN dan sudah dianggap sejahtera,” kata Gus Ipul di Gedung Kementerian Sosial, Rabu (18/6/2025).
Kendati demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa kuota nasional tetap tidak berubah karena peserta yang dinonaktifkan akan digantikan oleh masyarakat tidak mampu yang tercatat dalam DTSEN.
“Jadi bisa di desil 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti kita akan koordinasi dengan BPS. Termasuk keluarga rentan itu akan dibantu,” urainya.
Dari total 7.397.277 peserta PBI JKN yang dinonaktifkan, sebanyak 5.090.334 orang tidak tercatat dalam basis data DTSEN, sementara 2.306.943 orang lainnya terbukti melalui uji petik atau ground checking berada pada desil 6-10, di luar kriteria penerima bantuan.
Namun, Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan. Pengusulan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Apabila dari Rp7,3 juta data nonaktif tersebut ternyata orangnya ditemukan dalam kondisi tidak mampu atau sedang menderita sakit kronis yang mengancam keselamatan jiwa, maka pemerintah daerah dapat mengajukan reaktivasi kepesertaan melalui aplikasi SIKS-NG yang disediakan oleh Kementerian Sosial,” terang Gus Ipul.