Pigai Sebut Listyo Sigit Cs Pengkhianat Bangsa dan Negara
Natalius Pigai menyebut Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai pengkhianat bangsa terkait dugaan penyadapan ilegal.
Pigai menilai dugaan penyadapan mengancam HAM, privasi, keselamatan, pertahanan, dan keamanan negara.
Ia mendorong pengusutan profesional, transparan, dan akuntabel serta meminta institusi negara melindungi Presiden.
Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyebut Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai pengkhianat bangsa dan negara terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Dia menilai tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang mengancam HAM, pertahanan, dan keamanan negara.
"Apa yang dilakukan oleh Listyo dan perwira tinggi Polri ini jelas sebagai tindakan pengkhianatan, maka pantas kita sebut sebagai pengkhianat bangsa dan negara,” kata Pigai kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).
1. Pigai sebut penyadapan sebagai pengkhianatan
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat konferensi pers di kantor KemenHAM, Jakarta, Selasa (21/10/2025). (IDN Times/Lia Hutasoit) Pigai menilai dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden, tokoh politik, tokoh pers, pengusaha, hingga masyarakat sipil bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Dia memandang tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap perlindungan hak dasar warga negara.
“Ini jelas jadi ancaman nyata dan serius terhadap hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara. Ada hak atas privasi di situ, keselamatan dan rasa aman yang terancam. Kalau Presiden saja diperlakukan seperti ini, maka bisa kita bayangkan masyarakat kita bagaimana,” katanya.
2. Minta polisi usut seluruh pihak yang terlibat
Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan. (Dokumentasi Biro Pers Istana) Pigai mendorong Polri mengusut tuntas kasus penyadapan tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dia meminta proses hukum berjalan profesional, transparan, dan akuntabel agar setiap pihak yang terbukti melanggar dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Kita mendorong polisi agar usut tuntas kasus ini,” kata dia.
3. Pigai ajak negara lindungi Presiden
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pembuka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Sidang tersebut membahas berbagai isu strategis, mengevaluasi program kerja pemerintah, sekaligus menandai dua tahun masa kerja Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S) Pigai mengingatkan seluruh institusi negara agar ikut mengawal pengusutan perkara tersebut. Menurut dia, perlindungan keamanan nasional dan penegakan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap HAM.
“Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Saya berdiri bersama Presiden Prabowo,” katanya.
