CEK FAKTA: Pemungutan Suara Ulang di 24 Pilkada Butuh Biaya Rp486 M?

28 Feb 2025, 09:09 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Ilustrasi. KPU RI gelar simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah.
Kebutuhan anggaran untuk PSU mencapai Rp486,3 miliar, menjadi sorotan karena harus digelar di tengah efisiensi anggaran pemerintah.

Jakarta, IDN Times - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 harus digelar di 24 daerah.

Kebutuhan anggaran untuk PSU ini jadi sorotan lantaran harus digelar di tengah gembar-gembornya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Adapun biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan PSU itu disebut tembus di angka Rp486,3 miliar.

"Sebanyak 24 daerah akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Serentak 2024 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pelaksanaan PSU ini membutuhkan anggaran besar yang mencapai Rp486,3 miliar," tulis sebuah akun X (Twitter) dalam kicauannya, dikutip Jumat (28/2/2025).

1. Dikonfirmasi Ketua KPU

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat memantau simulasi pilkada di Maros, Sulawesi Selatan (15/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, memperkirakan jumlah kebutuhan anggaran untuk menggelar pemilu ulang di 24 wilayah sesuai putusan MK itu mencapai Rp486.383.829.417.

MK sendiri mengabulkan 26 sengketa perselisihan hasil pilkada yang 24 di antaranya harus menggelar PSU, satu wilayah harus menggelar rekapitulasi suara ulang, dan satu perbaikan keputusan KPU.

"Secara total, bapak, ibu dan pimpinan, perkiraan kebutuhan itu di Rp486.383.829.417,00," kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat.

2. Anggaran dari APBD dan dibantu APBN

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan, anggaran pembiayaan PSU di 24 daerah sesuai putusan MK menjadi tanggung jawab masing-masing daerah yang diambil dari APBD mereka. Namun, anggaran PSU di 24 daerah itu bisa disuntik dari APBN bila dibutuhkan.

"Prinsip dasarnya putusan MK harus segera kita laksanakan karena jika tidak, bukan hanya kita tidak menghargai konstitusi tapi pada sisi yang lain kita tidak mendapatkan kepala daerah yang definitif hasil pemilu," kata dia.

Ia berharap, pelaksanaan PSU dapat berjalan baik sesuai harapan dan tidak ada lagi gugatan-gugatan yang dilayangkan ke mahkamah.

"Mudah-mudahan pelaksaaan PSU baik sebagian maupun seluruhnya yang diputuskan oleh MK itu bisa berjalan dengan baik dan tidak ada lagi gugatan di dalamnya," kata dia.