Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat di Posko Aju di Pekanbaru, Riau, terkait kondisi kebakaran lahan dan hutan (Karhutla), pada Senin (24/8/2026). Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima laporan dari sejumlah pejabat terkait.
Pertama, Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal melaporkan kepada Presiden Prabowo sepanjang awal tahun hingga Agustus 2026, ada 16.277,50 hektare lahan terbakar.
"Untuk per tanggal kemarin 23 Agustus, terdeteksi hotspot di Provinsi Riau sebanyak 306 titik. Nah dari hotspot 306 titik ini yang sudah menjadi terbakar 7 titik yaitu tersebar di empat kabupaten. Pertama di Kabupaten Pelalawan satu titik, Indragiri Hilir 2 titik, Indragiri Hulu 2 titik, Kampar 2 titik. Nah saat ini yang masih cukup besar itu berada di Kabupaten Pelalawan itu di Kerumutan dan Kabupaten Kampar di Rimbo Panjang," ujar Edy dalam laporannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
"Selanjutnya untuk luasan terbakar dari di Provinsi Riau dari Januari sampai dengan bulan Agustus ini berjumlah sebanyak 16.277,50 hektare. Adapun titik hotspot total dari Januari sampai dengan Agustus itu sebanyak 10.514 titik. Kemudian yang sudah menjadi fire spot terbakar 521 titik. Nah alhamdulillah sudah bisa kita padamkan sehingga tinggal dari saat ini ada 7 titik tadi yang kami sampaikan sebelumnya," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo bertanya kepada Kepala BPBD Riau, soal jumlah lahan yang terbakar saat ini. Edy kemudian menjawab, ada 900 hektare lahan yang masih terbakar.
"Jadi dari 16.000 hektare yang terbakar, sekarang tinggal 900 (hektare)," kata Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo meminta kepada pejabat terkait untuk segera membuat sumur bor di sejumlah titik. Prabowo tidak ingin baru membuat sumur bor ketika sudah ada titik panas.
"Langsung ke situ, langsung bikin bor air. Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ. Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun," kata dia.
Prabowo kemudian meminta kepada TNI dan Polri untuk membantu pejabat daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membakar lahan.
"Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan mereka laporan ke Kepala Desa, Camat, Bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah membantu rakyat," tambahnya.