Botok Tegaskan Warga Pati yang Temui Pimpinan DPR Bukan dari AMPB

Jakarta, IDN Times - Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok menegaskan, perwakilan warga Pati yang bertemu dengan pimpinan DPR bukan berasal dari kelompok AMPB.

Hal tersebut disampaikan Botok saat ditanya soal adanya audiensi pimpinan DPR dengan Forum Komunikasi Rakyat Pati di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/8/2026) pagi.

"Ya jelas itu bukan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sudah hadir di sini pada tanggal 21 Agustus. Itu bukan bagian dari kami, tidak ada koordinasi. Mereka datang secara tiba-tiba," katanya saat ditemui di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin ini.

Botok memastikan, pihaknya tidak anti jika ada pimpinan DPR yang ingin berdialog. Sejauh ini pihak DPR belum mengundang AMPB untuk bertemu.

"Kemarin saya sudah sampaikan kepada pihak kepolisian, kami tidak anti dialog. Kami mengedepankan dialog. Setelah kami buka posko, kalau dari teman-teman DPR RI mengundang kami dialog, kami hadir. Tapi selama ini tidak ada mediasi, tidak ada pendekatan dari teman-teman untuk kita diajak berdialog atau berdiskusi," tegas dia.

Sebelumnya, sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026). Forum ini menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan dan menindak kelompok masyarakat yang mengatasnamakan rakyat Pati hingga disebut membuat keresahan.

Perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati, Lukman Hakim menegaskan, kehadiran pihaknya bertemu pimpinan DPR ialah untuk mengetahui proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

"Poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, Pak. Sampai sejauh mana bapak-bapak, ibu-ibu wakil ketua DPR RI hari ini, walaupun sebenarnya ada di Komisi III, paling tidak biar kami tahu sampai sejauh mana pembahasannya," kata Lukman di ruang rapat.

Selain itu, Forum Komunikasi Rakyat Pati meminta DPR mendorong aparat penegak hukum menindak kelompok masyarakat Pati yang membuat resah.

"Kami menuntut ketegasan. Seperti contoh, sebelum tanggal 13 kemarin, sound horeg itu di tengah alun-alun, Pak, sampai jam 12 malam, kami resah. Kedua, kantor DPRD diacak-acak sampai malam. Ada apa ini?" tutur Lukman.

"Jadi kami menuntut adanya sebuah ketegasan dari aparat penegak hukum, khususnya APH yang ada di Kabupaten Pati. Beberapa kali kami sampaikan, 'tolong APH tegas, tolong APH tegas.' Tapi apa yang terjadi? Dan itu selalu terjadi dan itu selalu terjadi. Ada semacam pembiaran," sambungnya.

Lebih lanjut, Lukman juga meminta DPR RI untuk membuat aturan mengatur penggunaan media sosial. Sebab, arus informasi yang beredar di jejaring media sosial sangat masif. Fenomena ini membuat narasi yang beredar tidak bisa dikontrol hingga membuat kalah media massa.

"Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hoaks-hoaksnya luar biasa. Padahal yang ada di lapangan mereka-mereka paling 10 orang, 7 orang. Tapi ketika konten kreator ini sudah bermain, jadi seolah-olah ini Pati jelek," kata Lukman.

Menurut Lukman, perlu ada regulasi khusus yang mengatur masalah ini agar tidak terus membuat gaduh masyarakat luas.

"Selalu negatif, selalu negatif. Kami perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur itu. Sampai media yang berizin pun kalah secara pemberitaan. Enggak akan didengar gitu," imbuhnya.

Untuk diketahui, jajaran pimpinan DPR RI yang menyambut pertemuan itu yakni Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Andre Rosiade.