Dear Gen Z, Ini Tugas Partai Politik Sesuai Undang-Undang

Dalam BAB IV Pasal 6 beleid tersebut, partai politik memiliki dua tujuan yang terbaik sebagai tujuan umum dan tujuan khusus.

Berikut tujuan umum partai politik.

- Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus partai politik:

Memperjuangkan cita-citanya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Kemudian dalam pasal 7 disebutkan sejumlah fungsi partai politik, di antaranya:

- Sebagai pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- Sebagai penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat;

- Sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

- Sebagai partisipasi politik warga negara; dan

- Sebagai rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Selain memiliki tujuan dan fungsi, partai politik juga memiliki sejumlah kewajiban, di antaranya:

- Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;

- Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;

- Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik;

- Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;

- Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;

- Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;

- Membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik; dan

- Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara.