Demokrat Desak PDIP Tegas, Pilih di Dalam atau Luar Pemerintahan

20 Jun 2026, 18:56 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Demokrat Desak PDIP Tegas, Pilih di Dalam atau Luar Pemerintahan

Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di area Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat turut mendesak PDI Perjuangan (PDIP) untuk menentukan sikap yang lebih jelas terkait posisi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apakah mereka berada di dalam dan mendukung pemerintah atau memilih menjadi oposisi.

Persepsi PDIP tengah menunjukkan sikap berada di luar pemerintahan muncul seiring dengan maraknya aksi demonstrasi mahasiswa yang memprotes program prioritas Prabowo. PDIP dituding sebagai pihak yang ikut menggerakan demonstrasi yang memprotes kebijakan Prabowo. Salah satu indikator yang menguatkan tudingan itu yakni ketika politisi PDIP, Andi Widjajanto berada ikut di lokasi demo yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Juni 2026.

"Silakan tunjukkan saja sikapnya yang tegas, apakah PDIP hari ini berada di dalam atau di luar pemerintahan. Tetapi, sikap yang tegas itu tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk pernyataan saja melainkan juga posisi dalam menyikapi kebijakan pemerintah di parlemen," ujar Herzaky di area Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/6/2026).

Menurut Herzaky, tidak ada masalah seandainya PDIP memilih berada di luar pemerintahan. Sebab, sikap politik serupa sudah ditunjukkan PDIP selama 10 tahun saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden. Partai Demokrat pun, kata Herzaky, juga pernah menjadi partai penyeimbang.

"Tapi sikap kami jelas waktu itu. Publik juga tahu kalau kami berada di luar pemerintahan, kami partai penyeimbang," tutur dia.

"Silakan saja mengambil sikap, tetapi yang paling penting komunikasinya jelas ke publik," imbuhnya.

1. Partai Demokrat sebagai penyeimbang sampaikan kritik dan masukan di era Jokowi

Presiden ke-7 Joko “Jokowi” Widodo. (IDN Times/Larasati Rey)

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan Partai Demokrat pada periode 2014 hingga 2023 berada di luar pemerintahan. Ketika itu mereka mengeklaim sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo berkuasa.

"Kami memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Ketika kebijakan pemerintah, kami pandang tidak tepat atau tidak benar, kami kritik, itu dulu. Sebaliknya bila tepat, kami berikan apresiasi. Tapi, sikap kami jelas waktu itu. Kalau kami berada di luar pemerintahan, kami partai penyeimbang," kata Herzaky.

Sementara, dalam pandangan sejumlah partai termasuk Partai Demokrat, posisi PDIP sampai saat ini masih abu-abu. Sampai saat ini masyarakat masih belum mendapat kejelasan apakah masih ada partai yang mengambil posisi sebagai oposisi.

Hingga saat ini, tidak ada perwakilan PDIP di dalam kabinet Merah Putih yang disusun oleh Prabowo.

2. Sebagai bagian dari pemerintah, masukan disampaikan secara internal

Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Diaspora Indonesia di Rusia. (Dok. Kemenko Infra)

Ketika IDN Times tanyakan, apakah rezim kepemimpinan Prabowo mengakomodir adanya perbedaan suara, Herzaky melihat mantan jenderal Kopassus itu mendukung penuh demokrasi. Sebagai bagian dari pemerintah, kata Herzaky, Partai Demokrat turut memperjuangkan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran hingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

"Partai Demokrat juga punya fungsi kontrol di parlemen, salah satunya ditunjukkan dengan memberikan masukan bila ada kebijakan yang tidak tepat. Tetapi, namanya bagian dari pemerintah kami ingin menunjukkan kekompakan. Kritik tentu disampaikan tapi di belakang layar," kata pria yang juga menjadi staf khusus Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.

3. PDIP merupakan partai penyeimbang bukan oposisi

Ketua DPP PDIP Said Abdullah (IDN Times/Amir Faisol).

Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Said Abdullah, menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, sikap politik PDIP telah diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai dan bukan merupakan sikap yang abu-abu. Ia menegaskan, posisi partai sebagai penyeimbang berbeda dengan oposisi yang umum dikenal dalam sistem politik negara-negara Barat.

"Sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara barat yang menjalankan sistem oposisi,” ujar Said dalam keterangannya dan dikutip pada Sabtu (20/6/2026).

Ia menambahkan melanjutkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa partai penyeimbang berarti bersikap objektif dan proporsional.

Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa PDIP akan memberikan dukungan apabila kebijakan dan kinerja pemerintah dinilai baik bagi rakyat hingga masa pemerintahan Prabowo berakhir pada 2029, meskipun partainya tidak mendapatkan manfaat elektoral.

"Artinya, kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," tutur dia.