PDIP Tegaskan Jadi Partai Penyeimbang, Beda dengan Oposisi
- PDIP menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo, bukan oposisi, sesuai keputusan Rakernas dan sikap politik yang dianggap tegas serta tidak abu-abu.
- Sikap penyeimbang berarti PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang baik bagi rakyat hingga 2029, namun tetap memberi kritik konstruktif bila kinerja dinilai kurang memuaskan.
- Said menyebut Presiden Prabowo memahami dan menghargai posisi PDIP sebagai pihak objektif, sementara partai membantah tudingan terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa terkait program pemerintah.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Said Abdullah, menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, sikap politik PDIP telah diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai dan bukan merupakan sikap yang abu-abu. Ia menegaskan, posisi partai sebagai penyeimbang berbeda dengan oposisi yang umum dikenal dalam sistem politik negara-negara Barat.
“Sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi,” tegas Said dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu (20/6/2026).
1. Penyeimbang berarti bersikap obyektif-proporsional
Said melanjutkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa partai penyeimbang berarti bersikap objektif dan proporsional.
Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa PDIP akan memberikan dukungan apabila kebijakan dan kinerja pemerintah dinilai baik bagi rakyat hingga masa pemerintahan Prabowo berakhir pada 2029, meskipun partainya tidak mendapatkan manfaat elektoral.
"Artinya, kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," ujarnya.
Di sisi lain, Said mengatakan, PDIP akan mengingatkan secara konstruktif apabila terdapat kebijakan atau kinerja pemerintah yang dinilai kurang baik.
“Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral,” lanjut dia.
2. Said nilai posisi penyeimbang berbeda dengan oposisi
Said menjelaskan, posisi penyeimbang yang diambil PDIP berbeda dengan sikap oposisi. Menurut dia, oposisi memiliki kehendak politik yang berlawanan dengan pemerintahan yang sedang berkuasa.
Ia mengatakan, oposisi cenderung berupaya menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah untuk mendapatkan dampak elektoral negatif terhadap penguasa.
Sementara, PDIP justru berharap Presiden Prabowo dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik hingga masa jabatannya berakhir pada 2029 sesuai konstitusi.
“Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa. Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral,” jelas Said.
3. Prabowo disebut memahami sikap PDIP
Said menambahkan, Presiden Prabowo memahami pilihan politik yang diambil PDIP. Bahkan, kata dia, Prabowo pernah menyampaikan terima kasih atas sikap partai tersebut.
“Presiden Prabowo sendiri sangat memahami sikap dan pilihan politik yang ditempuh oleh PDI Perjuangan. Bahkan beliau menyatakan terima kasih atas sikap itu, dan menganggapnya sebagai teman yang lebih jujur,” sebut dia.
Menurut Said, Prabowo menganggap PDIP sebagai pihak yang lebih jujur karena mampu memberikan pandangan secara objektif terhadap jalannya pemerintahan.
“Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik, melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap obyektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.
4. PDIP bantah berada di balik aksi demonstrasi
Sebelumnya, BEM Bersatu menyinggung adanya dugaan keterlibatan partai berlambang banteng tersebut dalam aksi demonstrasi mahasiswa. BEM Bersatu menyoroti dugaan kedekatan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dengan jaringan politik tertentu yang dikaitkan dengan PDIP.
Namun, politikus PDIP, Guntur Romli, menepis tudingan yang menyebut partainya berada di balik aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai tuduhan tersebut tidak didukung bukti yang kuat, dan hanya didasarkan pada rangkaian asumsi yang dipaksakan.
“Menanggapi siaran pers yang dikeluarkan oleh pihak yang menamakan diri "BEM Bersatu", kami memandang perlu untuk meluruskan distorsi informasi dan penyesatan opini yang secara sengaja dibangun melalui metode "cocokologi" yang sangat dipaksakan,” ujar Guntur, dikutip IDN Times Jumat, 19 Juni 2026.
