Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemberantasan korupsi dan menutup kebocoran kekayaan negara.
Demokrat juga mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola dan menjaga akuntabilitas keuangan negara.
"Karena itu, Partai Demokrat mendukung pekat Presiden Prabowo untuk menutup kebocoran kekayaan negara," ujar Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).
Dia mengatakan, kekayaan negara yang berhasil diselamatkan harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Menurut dia, penggunaan anggaran negara untuk membiayai proyek strategis nasional harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk mencegah penyimpangan dan korupsi yang justru dapat menjadi sumber kebocoran negara baru.
“Pemberantasan korupsi harus terus menjadi komitmen kita bersama,” ujar AHY.
AHY menilai tata kelola keuangan negara yang tertib dan bersih tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan. Kepastian hukum dan tata kelola yang baik diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat.
“Rakyat membutuhkan kepastian. Dunia usaha membutuhkan kepastian,” kata dia.
Menurut AHY, perekonomian tidak dapat tumbuh kuat dan sehat tanpa kepastian hukum yang dapat dipercaya. Kepercayaan terhadap hukum juga menjadi salah satu fondasi penting bagi demokrasi.
Di sisi lain, AHY menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan, kata dia, tidak boleh hanya terkonsentrasi di daerah-daerah yang sudah maju.
“Infrastruktur dan konektivitas harus membuka pusat-pusat pertumbuhan baru. Pendidikan dan layanan kesehatan harus semakin merata,” ujar dia.
AHY mengatakan, pemerataan ekonomi harus dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara hingga Papua.
Kemudian, kata dia, perhatian khusus juga perlu diberikan kepada daerah terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan. Pemerataan infrastruktur, layanan dasar, serta akses ekonomi dinilai penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.
“Ekonomi membuka jalan untuk maju. Keadilan memastikan jalan itu terbuka bagi semua. Dan demokrasi memastikan rakyat tetap memiliki suara untuk menentukan arah bangsa,” kata AHY.
Karena itu, AHY menegaskan, agenda berikutnya yang harus dijaga adalah demokrasi. Menurut dia, demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan pemilu, tetapi harus memastikan rakyat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan arah pembangunan bangsa.