Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, menuliskan surat terbuka kepada pimpinan DPR RI. Di dalam surat itu, Denny mengusulkan agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo dimakzulkan.
"Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan), karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024," tulis Indrayana dalam suratnya yang diunggah di akun Twitternya, Rabu (7/6/2023).
Denny mengatakan, Jokowi dianggap menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Dia menyebut, penguasa saat ini hanya ingin adanya dua pasangan calon (paslon) dalam Pilpres 2024.
"Presiden Jokowi membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengganggu kedaultan Partai Demokrat, dan ujungnya pun menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024," kata dia.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi surat Denny tersebut. Hasto meminta Denny untuk mengevaluasi hasil Pemilu 2009.
Hasto mengatakan, ada kejanggalan perolehan suara Partai Demokrat yang naik 300 persen di Pemilu 2009.
"Nah, kalau berbicara pemakzulan, Pak Denny saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi pada tahun 2009, ketika instrumen negara digunakan, sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan 300 persen, kalau PDI Perjuangan ini kan kemarin naiknya hanya 1, berapa lah, 8 persen," ucap Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Rabu (7/6/2023).
Menurutnya, sistem pemilu proporsional tertutup berubah menjadi terbuka juga terjadi pada Pemilu 2009.
Dalam kesempatan itu, Hasto menyebut Jokowi merupakan pemimpin yang tidak pendendam. Menurutnya, Jokowi dalam bekerja mengedepankan rekonsiliasi nasional.
"Sehingga, jangan kemudian menakut-nakuti rakyat, setiap pemimpin apalagi akademisi itu harus punya sikap kenegarawanan yang terbaik bagi bangsa dan negara," ujar Hasto.