Dharma-Kun Bakal Tetap Ditetapkan Jika Tak Ada Rekomendasi Bawaslu
- KPU mengecek dugaan pencatutan KTP dukungan pada calon independen Dharma-Kun.
- Warga melaporkan data KTP dicatut tanpa izin, termasuk dua anak Anies Baswedan.
- KPU masih menunggu rekomendasi Bawaslu terkait pencalonan pasangan independen Dharma-Khun.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai mengecek soal dugaan pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dukungan pada calon gubernur dan wakil gubernur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Pencatutan data ini tengah jadi perbincangan publik usai sejumlah data warga DKI masuk sebagai pendukung Dharma-Kun.
Sejumlah warga melaporkan tak merasa memberikan dukungan, tapi disebut mendukung. Bahkan, dua anak Anies Baswedan juga dicatut. Hal itu disampaikan Anies langsung di media sosialnya.
Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dody Wijaya, menyatakan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pencalonan pasangan independen Dharma-Khun dalam Pilkada DKI Jakarta.
"Kita menuju tahapan nanti penetapan terkait dengan keputusan KPU, pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan. Kami tentu menunggu rekomendasi Bawaslu seperti apa, kami akan menimbang, memahami apa yang menjadi rekomendasi dari teman-teman Bawaslu DKI Jakarta," kata dia dalam konferensi pers di KPUD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2024).
1. Akan tetap perhitungkan laporan yang ada
Dody menegaskan meski tahapan pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan telah lewat, KPU tetap berkomitmen untuk bersikap transparan dan terbuka dalam menanggapi laporan atau tanggapan masyarakat yang masuk.
"Kami akan perhitungkan sekalipun sebenarnya secara tahapan kan sudah lewat ya. Tapi, ini sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan kami, kami akan tetap merespons," kata dia.
2. Harus bersikap adil
Mengenai kemungkinan pembatalan pencalonan Dharma-Khun, Dody menjelaskan proses tersebut tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba dan harus melalui pertimbangan yang matang.
"Proses ini kan tidak ujug-ujug ya. Misalkan ada satu yang ternyata datanya itu tidak memenuhi syarat, kan tidak sama dengan membatalkan proses keseluruhan. Tentu kami harus bersikap adil dan fair dengan peserta pemilu ini," ujar Dody.
3. Keputusan final di rapat Pleno 19 Agustus
Dody menyatakan keputusan final akan diambil dalam rapat pleno KPU DKI Jakarta yang dijadwalkan pada 19 Agustus mendatang.
"Ya tentu nanti kami akan timbang hal-hal tersebut, dan kami akan bahas dalam rapat pleno KPU. Saya tidak bisa memberikan kesimpulan terlalu dini sekarang," kata Dody.
