Di Paripurna Hari Ini, DPR Sahkan UU P3 Jadi Landasan Hukum Ciptaker

24 Mei 2022, 11:57 WIB

Suasan Rapat Paripurna (Rapur) DPR RI dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Pimpinan DPR Rachmat Gobel, Sufmi Dasco Ahamad, dan Lodewijk Freidrich, Selasa (24/5/2022). (IDNTimes/Melani Putri)

Jakarta, IDN Times — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini akan menggelar Rapat Paripurna (Rapur) Selasa (24/5/2022). Dalam rapur ini, DPR disebut bakal mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3).

“Kemudian akan ada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam keterangan tertulis.

1. Revisi UU P3 jadi landasan hukum Ciptaker

Ketua DPR RI Puan Maharani (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Puan mengatakan revisi UU PPP ini bakal menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

“RUU PPP yang akan disahkan itu, nantinya akan menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang,” kata Puan.

2. DPR mengikuti putusan MK

ARB menggelar aksi dadakan menolak pengesahan UU Ciptaker di Pertigaan Kolombo, Jalan Gejayan, Sleman, Senin (5/10/2020). IDN Times/Tunggul Damarjati

Menurut Puan, revisi UU PPP dilakukan sebab pada UU 12/2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai metode omnibus law.

MK sebelumnya mengamanatkan agar UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan pembentukan dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan yang diambil pada November 2021.

“DPR melaksanakan putusan MK” jelas Puan.

3. Fraksi di DPR bakal sampaikan pandangan terkait perekonomian

Ratusan buruh gelar aksi penolakan UU Ciptaker sebelum puncak demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim, Selasa (6/10/2020). Dok istimewa

Usai pengambilan keputusan pengesahan RUU PPP, Rapat Paripurna DPR dilanjutkan dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Puan mengatakan, pandangan dari fraksi-fraksi di DPR akan ikut menentukan arah kebijakan ekonomi nasional. Untuk itu, Puan berpesan kepada seluruh fraksi DPR agar menyampaikan pandanganya secara cermat.

“DPR akan memberikan perhatian khusus pada KEM PPKF 2023 agar dapat mewujudkan APBN Tahun Anggaran 2023 yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.