Jakarta, IDN Times - Ketua MPR RI Ahmad Muzani membuka Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna I Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).
Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal MPR sidang tahunan hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD RI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan Pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta Pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.
Selanjutnya, Muzani membuka sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI.
"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Tahunan MPR tahun 2026 dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Muzani saat membuka sidang tahunan, Jumat.
Agenda Sidang Tahunan 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI dan DPD RI digelar mulai pukul 08.30 sampai 10.48 WIB. Acara akan dimulai dengan pidato pengantar oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dalam rangka sidang tahunan MPR RI. Sementara, Ketua DPD RI Sultan Najamudin akan menyampaikan pidato pengantar sidang bersama MPR, DPR, dan DPD.
Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebelum pidato, juga ada penayangan video capaian pemerintah.
Sementara, pada pukul 13.30 WIB, akan digelar Rapat Paripurna DPR membahas RAPBN 2027. Ketua DPR RI Puan Maharani akan menyampaikan pidato sekaligus membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, yang dilanjutkan dengan pidato kenegaraan Presiden Prabowo.
Kepala Negara dilanjutkan akan menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya kepada Ketua DPR. Dilanjutkan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN dan Nota Keuangan.