ASN Wafat Saat Latsarmil Komcad, YLBHI Minta Prabowo Setop dan Usut Tuntas

28 Sep 2026, 16:50 WIB

4 min read

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

YLBHI mendesak Presiden Prabowo menghentikan pelibatan ASN dan CPNS dalam latihan Komcad serta mengusut independen kematian Vanreko Varkas Bagaskara saat pelatihan.
Menurut YLBHI, Vanreko sempat mimisan dan demam tinggi sebelum kolaps akibat dugaan heatstroke; negara diminta membuktikan pencegahan melalui pengaturan latihan, pemantauan kesehatan, dan rujukan dini.
YLBHI menilai rekomendasi atasan dan kaitan Komcad dengan karier ASN menghilangkan unsur sukarela, lalu meminta transparansi data, pencabutan kebijakan karier, serta penyelidikan polisi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) desak Presiden Prabowo Subianto untuk menyetop pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelatihan dasar militer Komcad. Selain itu YLBHI juga meminta agar kematian ASN bernama Vanreko Varkas Bagaskara segera diusut secara tuntas. YLBHI menolak kematian ASN berusia 28 tahun itu dianggap sebagai persoalan medis belaka.

"Kematian almarhum tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang sejak awal bermasalah, baik dari cara peserta direkrut, cara mereka dilatih maupun posisi hukum mereka setelah ditetapkan sebagai Komcad," ungkap Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur di dalam keterangan pada Senin (28/9/2026).

Apalagi muncul keterangan dari kerabat Vanreko bahwa beberapa hari sebelum kolaps, mendiang sudah mengalami mimisan dan demam tinggi, tetapi hanya diberi obat penurun demam. Keterangan ini berbeda dengan narasi kolaps mendadak dan harus diuji secara independen.

Pemerintah seolah tidak belajar dari kejadian serupa saat digelar latihan militer dasar bagi calon manajer koperasi desa merah putih. Total ada lima calon manajer kopdes merah putih yang meninggal.

1. Heatstroke bisa dicegah lewat pengaturan jam latihan
ASN berusia 28 tahun yang bekerja di Kementerian Ekonomi Kreatif, Vanreko Varkas Bagaskara yang meninggal saat ikut komcad. (Tangkapan layar insta story akun medsos Kemenekraf)
Lebih lanjut, berdasarkan keterangan dari penyelenggara, Varenka meninggal akibat mengalami serangan panas (heatstroke) akibat terpapar cuaca dan kelelahan. Ia kolaps ketika digelar gladi penutupan di area taxiway Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Isnur menilai hal itu bisa terjadi karena adanya kelalaian dari negara. Negara yang menentukan kapan para ASN itu berlatih, seberapa berat beban yang dipikul, kapan boleh beristirahat dan dirujuk ke sakit.
Isnur mengatakan dalam situasi seperti itu, maka kewajiban negara untuk melindungi hak atas hidup seperti yang tertulis di dalam pasal 28A dan 28I UUD 1945 serta pasal 9 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi semakin besar. Heatroke, kata Isnur dapat dicegah lewat pengaturan jam latihan, pembatasan beban, pemantauan kesehatan dan rujukan dini.
"Maka negara lah yang wajib membuktikan bahwa seluruh pencegahan telah dijalankan dan tidak cukup berlindung di balik diagnosis," katanya.
2. YLBHI menilai ASN yang ikut Komcad bukan karena sukarela
ASN melakukan latsar militer ketika mengikuti program Komcad gelombang kedua tahun 2026. (www.instagram.com/@komcadasn461)
YLBHI juga menyoroti Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Di dalam undang-undang tersebut digarisbawahi Komcad dari unsur warga negara bersifat sukarela. Poin itu tertulis di dalam pasal 28 ayat 2.
Selain itu, diatur pula di dalam undang-undang yang sama bahwa mendaftar sebagai calon komcad merupakan hak setiap warga negara.
"Prinsip ini yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ketika menolak uji materi UU PSDN melalui putusan nomor 27/PUU-XIX/2021. MK ketika itu berpandangan kekhawatiran bahwa di dalam UU PSDN tidak menjamin hak untuk menolak tidak beralasan. Sebab, negara tidak mewajibkan siapapun menjadi komcad. Hak warga negara dari unsur ASN tetap terjamin di dalam UU itu," kata Isnur.
Padahal, realita di lapangannya berbeda. Di lapangan, Menteri PAN RB menyurati masing-masing menteri bahwa keikutsertaan ASN merupakan rekomendasi atasan. Selain itu, pemerintah juga memasang target pada tahun ini ada 4.000 ASN yang ikut digembleng lewat program Komcad.
"Bahkan Kemenpan RB turut menyatakan keikutsertaan akan dicatat sebagai kompetensi yang memengaruhi karier," tutur dia.
Isnur menggarisbawahi dalam birokrasi yang hierarkis, rekomendasi dari atasan yang dikaitkan dengan karier sulit dipahami sebagai sesuatu yang dapat ditolak. Bila ditemukan informasi bahwa peserta ditunjuk oleh pimpinan maka penunjukkan itu tak memiliki dasar kewenangan di dalam UU PSDN maupun Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2021.
"Justru dengan sendirinya syarat kesukarelaan yang menjadi pijakan putusan MK pun gugur," imbuhnya.
3. YLBHI desak Prabowo hentikan pelibatan ASN dan CPNS ke dalam latihan militer dasar
Raih Emas di Asian Games 2026, Prabowo Siapkan Bonus Rp3 Miliar dan Jaminan Karier (x.com/LambeSahamjja)
Maka, di bagian akhir keterangannya, YLBHI desak Presiden Prabowo Subianto untuk menyetop pelibatan ASN dan CPNS di dalam latihan dasar militer Komcad. Bahkan, YLBHI mendesak program Komcad disetop total.
"Lalu, lakukan investigasi independen dan hasilnya diungkap ke publik," kata Isnur.
YLBHI juga mendesak Kementerian Pertahanan untuk membuka kepada publik kronologi lengkap peristiwa, rekam medis almarhum sejak awal latihan, kondisi cuaca dan beban latihan, hingga protokol pencegahan heatstroke. Bahkan, YLBHI turut meminta pihak kepolisian untuk ikut turun tangan mengusut dugaan yang menyebabkan kematian ASN berusia 28 tahun itu.
"Prajurit yang diduga bertanggung jawab harus diproses di peradilan umum sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 65 ayat 2 UU TNI," tutur dia.
Kementerian PAN RB juga diminta oleh YLBHI agar mencabut keterkaitan antara keikutsertaan Komcad dan penilaian karier ASN, membuka surat rekomendasi dan formulir persetujuan peserta dan bersama pimpinan kementerian atau lembaga membatalkan penetapan Komcad bagi ASN yang terbukti tidak mendaftar atas kehendaknya sendiri.