Dituding Sponsori Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Respons Demokrat

10 Okt 2020, 18:13 WIB

Sejumlah buruh perempuan melakukan aksi damai menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (8/10/2020) (ANTARA FOTO/ Ardiansyah)

Jakarta, IDN Times - Aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) oleh buruh, mahasiswa, hingga warga sipil menuai polemik lantaran Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, aksi itu disponsori oleh oknum tertentu.

Spekulasi pun bermunculan dari berbagai pihak, menebak-nebak siapa sponsor demo menolak UU Ciptaker yang puncaknya berlangsung pada Kamis, 8 Oktober lalu. Pegiat media sosial yang juga pengamat politik Denny Siregar, membagikan gambar yang menunjukkan mobil Partai Demokrat ditumpangi massa demo UU Cipta Kerja.

“Stiker mobilnya bagus. Di mana bikinnya ya,” cuit Denny di akun Twitternya, @Dennysiregar7, Jumat 9 Oktober 2020.

1. Cuitan Denny menuai komentar warganet

IDN Times/twitter @Dennysiregar7

Cuitan itu sontak menuai beragam respons dari warganet. Ada yang pro dan ada juga yang malah menyerang Denny dengan menyebutnya sebagai buzzer pro pemerintah.

“Eluh mah terlalu pro pemerintah bro ga mikirin rakyat yang kelaparan musim pandemi emang pemerintah ngasi apa pada rakyat yang kelaparan mikir bro jangan hanya dukung dukung doang,” tulis akun @LinggaAndi2.

Lalu apa kata Demokrat terkait hal tersebut?

2. Demokrat bantah danai aksi demo UU Ciptaker

Poster unik mahasiswa saat demo omnibus law di Langkat (IDN Times/Bambang Suhandoko)

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan membantah bahwa partainya mensponsori demo itu. Ia menjelaskan, tudingan bahwa aksi itu diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah fitnah dan hoaks yang tidak berdasar.

“Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker,” ujar Ossy lewat keterangn tertulisnya, Sabtu (10/10/2020).

3. Demokrat ancam tempuh jalur hukum

Ketum Partai Demokrat, AHY memaparkan beberapa materi saat berkunjung ke kantor Fraksi Partai Demokrat (FPD) di Senayan pada Kamis, 6 Agustus 2020 (Instagram.com/agusyudhoyono)

Ossy menjelaskan, pihaknya akan menempuh jalur hukum jika ada pihak-pihak yang terbukti melancarkan fitnah dan tuduhan terhadap Partai Demokrat.

“Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoaks dan penyesatan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik, dan keamanan dalam negeri,” kata dia.

4. DPP Demokrat imbau kader tidak melakukan provokasi massa

Antoni Imam (paling kiri) dan Tony Eka Chandra (dua dari kiri) saat bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat penyerahan formulir B.1-KWK di Jakarta, Kamis (3/9/2020). (Istimewa/Dokumen Partai Demokrat)

Ossy menjelaskan, Demokrat sudah mendapat informasi dari media massa tentang rencana aksi unjuk rasa para buruh dan mahasiswa tanggal 8 Oktober 2020.

DPP Partai Demokrat pun mengeluarkan surat nomor: 119/INT/DPP.PD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, yang ditujukan untuk para ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia. Surat itu berisi arahan Ketua Umum Demokrat agar seluruh kader Partai Demokrat tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa.

“Ini menjadi bukti bahwa Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara,” kata dia.

Topics

partai demokrat demo omnibus law demo tolak uu cipta kerja

Editorial Team

EditorIrfan Fathurohman

Google News

Whatsapp Channel