Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito saat menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat (19/11/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
  • DKPP menegaskan Gibran tidak akan dipanggil karena perkara berfokus pada proses pencalonan yang dilakukan KPU dan pengawasan Bawaslu.

  • DKPP mengagendakan pemanggilan Kemendikbud, Komisi II DPR periode terdahulu, saksi, serta ahli jika diajukan.

  • Empat perkara dugaan pelanggaran etik mulai diperiksa pada 23 November 2026 dengan agenda lanjutan hingga 1 Desember.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kamis (19/11/2026)

Ketua DKPP Heddy Lugito menyatakan Gibran tidak akan dipanggil dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.

23 November 2026

DKPP memulai pemeriksaan empat perkara. Sidang mendengarkan pembacaan pokok aduan dan jawaban KPU serta Bawaslu.

24 November

DKPP menjadwalkan agenda mendengarkan keterangan pihak terkait.

25 November

Agenda dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti.

1 Desember 2026

Pendalaman keterangan para pihak dijadwalkan berlangsung.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    DKPP memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.
  • Who?
    KPU dan Bawaslu menjadi pihak teradu. DKPP juga akan meminta keterangan Kemendikbud, Komisi II DPR periode terdahulu, saksi, dan ahli.
  • Where?
    Heddy Lugito menyampaikan keterangan saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat. Lokasi persidangan masih menunggu informasi lebih lanjut.
  • When?
    Sidang pemeriksaan dimulai 23 November 2026, dilanjutkan pada 24 dan 25 November, serta 1 Desember 2026.
  • Why?
    Perkara berkaitan dengan dugaan tidak adanya verifikasi faktual dokumen pendidikan, lemahnya pengawasan, dan dugaan penyelundupan pasal dalam PKPU.
  • How?
    Pemeriksaan dilakukan melalui pembacaan aduan, jawaban teradu, keterangan pihak terkait, pemeriksaan saksi dan alat bukti, serta pendalaman keterangan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

DKPP tidak akan memanggil Gibran dalam sidang etik. Sidang ini memeriksa KPU dan Bawaslu tentang proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. DKPP akan mendengar keterangan Kemendikbud, Komisi II DPR terdahulu, saksi, dan ahli. Sidang dimulai 23 November 2026 dan berlanjut sampai 1 Desember 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemeriksaan DKPP diarahkan pada tindakan dan tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan pada Gibran sebagai peserta. Pemanggilan pihak yang berkaitan dengan penerbitan dokumen, proses aturan, pengawasan, serta saksi dan ahli menunjukkan agenda persidangan disusun untuk mendengarkan keterangan dari berbagai pihak terkait.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan tidak akan memanggil Wakil Presiden ke-14 RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Gibran tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang diadukan. Sebab, substansi aduan tersebut bukan mengenai Gibran sebagai peserta pemilu, melainkan proses yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Itu yang diadukan kan bukan soal Gibran-nya, tapi bagaimana KPU memproses pencalonan itu. Iya kan? Kalau peserta pemilu itu kan cuma daftar yang diproses. Yang memproses kan KPU sama Bawaslu," kata Heddy saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

DKPP akan menghadirkan sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan dalam rangkaian persidangan. Namun, Gibran tidak termasuk pihak yang diagendakan untuk dipanggil.

1. DKPP akan panggil Kemendikbud dan Komisi II DPR terlebih dahulu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito saat menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat (19/11/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Heddy menjelaskan, DKPP telah mengagendakan pemanggilan sejumlah pihak terkait untuk memberikan keterangan dalam sidang dugaan pelanggaran etik tersebut.

Di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) yang berkaitan dengan penerbitan dokumen pendidikan Gibran, serta Komisi II DPR periode terdahulu yang terlibat dalam proses aturan suara pencalonan.

"Kalau Gibran gak ada kaitannya ya. Kalau Mendikbud, kementerian itu ada, karena dia yang menerbitkan," ujar Heddy.

Ia mengatakan, keterangan pihak terkait akan didengarkan pada agenda persidangan tersendiri. Selain itu, DKPP juga akan menghadirkan saksi yang diajukan oleh pengadu maupun teradu, termasuk ahli apabila kedua pihak ingin menghadirkan.

Meski demikian, Heddy mengingatkan, DKPP tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak terkait hadir dalam persidangan.

"DKPP itu kan bukan lembaga yang punya kewenangan untuk memaksa mereka hadir. Kalau tidak hadir ya sudah," katanya.

2. Aduan fokus pada proses pencalonan oleh KPU dan pengawasan Bawaslu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito saat menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat (19/11/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Heddy menegaskan, pokok persoalan yang akan diperiksa DKPP berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

KPU diadukan karena diduga tidak melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan calon, khususnya dokumen pendidikan. Sementara itu, Bawaslu diadukan karena diduga tidak menjalankan pengawasan secara baik terhadap proses pencalonan tersebut.

Selain itu, terdapat aduan yang mempersoalkan dugaan penyelundupan pasal dalam Peraturan KPU (PKPU) terkait persyaratan pencalonan.

"Juga ada dugaan katanya ada pasal yang diselundupkan," kata Heddy.

Karena itu, menurutnya, Gibran tidak perlu dihadirkan dalam persidangan. Pemeriksaan DKPP berfokus pada tindakan dan tanggung jawab personal penyelenggara pemilu ketika memproses pencalonan, serta menjalankan fungsi pengawasan.

3. Sidang pemeriksaan dimulai 23 November 2026

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito saat menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat (19/11/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Lebih lanjut, Heddy mengumumkan, DKPP akan menyidangkan empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terkait persyaratan pendidikan Gibran pada 23 November 2026.

Empat perkara tersebut berasal dari lima aduan yang diterima DKPP setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.

DKPP telah melimpahkan empat aduan yang memenuhi syarat verifikasi materiil menjadi perkara. Sementara, satu aduan lainnya dinyatakan gugur karena pengadu tidak melengkapi persyaratan administrasi hingga batas waktu yang ditentukan.

Heddy menjelaskan, pemeriksaan empat perkara tersebut dibagi menjadi empat agenda. Pada 23 November, sidang akan mendengarkan pembacaan pokok aduan dari pengadu dan jawaban pihak teradu, yakni KPU dan Bawaslu.

Kemudian, pada 24 November, DKPP akan mendengarkan keterangan pihak terkait. Pada 25 November, agenda dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti. Adapun pendalaman keterangan para pihak dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember 2026.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More