Jakarta, IDN Times - Ketua Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo, mengatakan bahwa hingga kini belum ada daerah yang disetujui pemerintah untuk diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Doni mengatakan, daerah yang mengajukan PSBB harus dilengkapi dengan rencana aksi penerapannya.
Hal itu disampaikan Doni usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan menteri kabinet mengenai penanganan virus corona atau COVID-19 di Indonesia, Senin (6/4).
Doni mengatakan, setelah sebelumnya Gugus Tugas COVID-19 melakukan rapat bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, mereka pun sepakat bahwa daerah yang mengajukan PSBB harus memberikan rencana aksi agar dapat izin dari pusat.
"Kami dari gugus tugas telah membuat surat kepada Bapak Menkes agar para daerah yang telah mengajukan usulan untuk mendapatkan izin PSBB ini melengkapi dengan rencana aksinya dan juga membuat rencana tentang kesiapannya," kata Doni.
Adanya rencana aksi tersebut diharapkan agar daerah-daerah yang sudah mengajukan PSBB siap untuk merealisasikannya sesuai dengan aturan pemerintah pusat.
"Sehingga diharapkan ketika daerah sudah memulai program ini bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar dia.
Mengenai penerapan PSBB sendiri, Doni menyampaikan bahwa pemerintah pusat sudah mendapatkan data-data daerah yang mengajukan diri. Namun, hingga kini memang belum ada keputusan dari pusat terkait hal itu.
"Sudah ada beberapa daerah yang mengajukan kepada Menkes. Kemarin siang Bapak Menkes bersama tim dan kami dari gugus tugas bersama tim, telah berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan surat permohonan dari daerah yang mengajukan," jelas Doni.