Doni Monardo: RS Patok Tes Swab Rp2,5 Juta, Padahal Cuma Rp500 Ribu

03 Sep 2020, 15:46 WIB

Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. IDN Times/Debbie Sutrisno

Jakarta, IDN Times - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan bahwa ada rumah sakit yang mematok tarif pemeriksaan spesimen swab PCR hingga Rp2,5 juta. Padahal, Doni melihat bahwa biaya untuk melakukan tes tersebut tidak akan lebih dari Rp500 ribu.

"Ada rumah sakit yang mematok harga tes PCR swab di atas Rp2,5 juta, padahal harga rutin atau harga yang bisa kita lihat tidak akan lebih dari Rp500 ribu per unit atau sekali pemeriksaan spesimen," ujar Doni pada rapat kerja dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

1. 51 persen masyarakat menggunakan layanan pemeriksaan tes swab gratis

Ilustrasi tes usap atau swab test. IDN Times/Bagus F

Doni menjelaskan, pemerintah telah menyebarkan jutaan reagen untuk pemeriksaan spesimen swab ke seluruh wilayah Indonesia. Walaupun demikian, ia masih menerima laporan bahwa ada pihak yang meminta bayaran kepada masyarakat.

"Memang kalau dilihat 51 persen mereka yang mengikuti tes swab ini adalah gratis. Tetapi ada juga dari pihak tertentu kita dapat laporan meminta bayaran kepada masyarakat," jelasnya.

2. Pemerintah akan segera membicarakan patokan harga pemeriksaan spesimen swab

Pedagang Pasar Muara Rapak Balikpapan mengikuti tes swab massal (IDN Times/Hilmansyah)

Untuk itu, Doni mengatakan akan segera membicarakan permasalahan tersebut kepada Menteri Kesehatan. Dalam pembicaraan tersebut, kata dia, juga bisa ditentukan patokan untuk harga pemeriksaan spesimen swab.

"Nanti juga bisa kita tetapkan berapa harga standar yang kiranya bisa dipatok untuk setiap pemeriksaan spesimen di Indonesia," ujarnya.

3. Semua pihak harus bekerja sama dalam menghadapi pandemik COVID-19

ANTARA FOTO/Umarul Faruq

Doni menyadari bahwa pengusaha yang membeli alat PCR tidak bisa rugi. Begitu pun dengan masyarakat. Sehingga, seluruh pihak harus bekerja sama dalam menghadapi pandemik COVID-19.

"Kami enggak ingin pengusaha yang membeli alat rugi, tapi kami enggak ingin masyarakat rugi. Kami akan libatkan BPKP memutuskan harga yang layak," jelasnya.