DPR Desak Polri Tak Pandang Bulu Bongkar Kasus Judi Online di Komdigi

Rudianto juga mengingatkan, agar aparat penegak hukum tidak pandang bulu dalam mengungkap kasus ini. Sebab, dia mengatakan, judi online ini sangat merugikan negara.

Menurut dia, judi online telah merusak sendi-sendi perekonomian dan kebudayaan negara. Para pelaku yang terlibat di dalam kasus ini harus dianggap sebagai musuh negara yang haru diberantas hingga ke akar-akarnya. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto kata dia, telah memiliki sikap yang tegas untuk pemberantasan kasus judi online.

"Ini musuh negara harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Ini harus diterjemahkan untuk tidak lagi ada semacam tebang pilih dalam penanganan kasus ini," kata dia. 

Penyidikan kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai Komdigi saat ini masih terus berlanjut di Polda Metro Jaya. 

Rudianto meminta penyidik tidak takut untuk memanggil petinggi-petinggi di kementerian/lembaga bila ditemukan fakta-fakta baru dari keterangan para saksi dalam kasus ini. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menjaga persepsi publik bahwa keadilan di negara ini masih ada.

"Misalkan menyebut ada keterlibatan petinggi ya mereka harus juga dipanggil untuk diklarifikasi. Mereka harus diperiksa," tutur dia.

Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang untuk menutup situs judi online yang melibatkan pegawai Komdigi.

Adapun, dari 15 tersangka ini, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi. Sementara tiga diantaranya, AK, AJ, dan A yang bertugas mengendalikan operasional kantor satelit.

Nama Budi Arie pun kemudian disorot ketika AK masuk daftar belasan pegawai Komdigi yang ditangkap karena dugaan penyalahgunaan wewenang memblokir situs judi online.

Kendati begitu, selama memimpin kementerian yang kini berubah menjadi Komdigi itu, Budi menegaskan, tidak pernah memberikan perintah langsung kepada kepala tim untuk tidak menghapus situs judi online. 

Semua perintah selalu melalui tiga lapis, dari menteri ke dirjen, lalu ke direktur. Kalau pun harus memanggil kepala tim untuk mempertanyakan kinerja, selalu ada dirjen dan direktur terkait yang mendampingi. Ia pun tidak terlalu risau karena tidak pernah ada perintah dan aliran dana yang masuk ke kantung pribadinya.

"Jadi ini kan framing. Ini saya yang masukin (AK). Jadi seolah-olah (orangnya saya). Lihat dulu sejarahnya, itu karena saya sudah ada distrust dengan tim lama, harus ada tim baru. Tim barunya ternyata berkhianat, saya dikhianati gitu saja," tutur dia.