Habiburokhman Usul Prabowo Terbitkan Perppu Atur Penyadapan Ilegal

09 Nov 2026, 12:01 WIB3 min read

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman usul Presiden Prabowo Subianto terbitkan Perppu atur penyadapan ilegal. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Ketua Komisi III DPR RI mengusulkan Presiden Prabowo menerbitkan Perppu untuk mengatur hukuman atas penyadapan ilegal.
Habiburokhman menilai UU ITE saja tidak cukup dan meminta penggunaan pasal terkait penyalahgunaan wewenang serta keamanan negara.
Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal sepanjang 2025–2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2011

Listyo Sigit menjabat sebagai Kapolresta Surakarta ketika Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.

2014

Listyo Sigit menjadi Ajudan Presiden Jokowi.

2021

Listyo Sigit dipilih langsung oleh Jokowi menjadi Kapolri.

2025–2026

Dugaan penyadapan ilegal dilakukan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak.

Senin (9/11/2026)

Habiburokhman menyampaikan usulan agar Presiden Prabowo menerbitkan Perppu untuk mengatur hukuman penyadapan ilegal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Habiburokhman mengusulkan Perppu untuk mengatur hukuman penyadapan ilegal dan meminta kasus tersebut diusut dengan pasal terkait keamanan negara.
Who?
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Presiden Prabowo Subianto, Bareskrim Polri, serta empat jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka.
Where?
Pernyataan disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta.
When?
Senin, 9 November 2026; dugaan penyadapan berlangsung sepanjang tahun 2025–2026.
Why?
Habiburokhman menilai penyadapan ilegal merupakan persoalan serius dan KUHP baru belum mengatur kejahatan seperti itu dengan baik.
How?
Perppu diusulkan untuk mengatur tindak pidana tersebut, sementara Polri dinilai dapat menggunakan UU Tipikor, UU Keamanan Negara, dan pasal makar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Habiburokhman meminta Presiden Prabowo membuat aturan baru tentang penyadapan ilegal. Ia bilang aturan lama belum cukup untuk kasus besar ini. Bareskrim Polri sudah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka karena diduga menyadap banyak orang. Kasusnya akan dicari tahu, termasuk alasan dan siapa yang mendapat manfaat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Usulan penerbitan Perppu menunjukkan adanya dorongan untuk memperjelas aturan terhadap penyadapan ilegal. Rencana pemanggilan Kapolri juga membuka ruang bagi pengungkapan motif, pihak yang mengambil manfaat, serta penggunaan perangkat negara dalam kasus tersebut secara lebih terang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhma mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur hukuman penyadapan ilegal.

Pernyataan ini disampaikan Habiburokahman menanggapi skandal penyadapan oleh empat orang jenderal polisi terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang juga menyeret nama Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut penyadapan ilegal tersebut merupakan persoalan serius karena dinilai bagian dari upaya pembangkangan atau insubordinasi.

"Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," kata Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/11/2026).

1. Lebih masuk akal Prabowo terbitkan Perppu

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman minta kasus penyadapan ilegal diusut tuntas. (IDN Times/Amir Faisol).

Politikus Gerindra itu menilai, Listyo dan kawan-kawan (dkk), sebagai pelaku penyadapan ilegal tidak cukup hanya dijerat dengan pasal makar karena terlalu sederhana. Menurut dia, upaya pembangkangan oleh Listyo dkk ini bahkan jauh lebih ekstrem dari skandal Watergate di Amerika Serikat.

Habiburokhman juga menilai, penerbitan Perppu untuk mengatur penyadapan ilegal lebih masuk akal untuk digunakan oleh Kepala Negara dalam situasi seperti ini. Sebab, lanjut dia, KUHP baru juga tidak mengatur kejahatan ekatrem seperti ini.

"Intinya, jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya memang belum mengatur dengan baik. Kalau menurut saya sih masuk akal. Kayak dulu kan bom Bali tiba-tiba ada ada perppu. Nah, begitu juga saat ini," kata dia.

2. Tak cukup menerapkan UU ITE

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman minta kasus penyadapan ilegal diusut tuntas. (IDN Times/Amir Faisol).

Habiburokhman menegaskan, kasus ini tidak cukup hanya dengan menerapkan UU ITE. Menurutnya, Polri bisa mengenakan UU Tipikor untuk mengusut penyalahgunaan wewenang.

"Kalau, karena alat yang harusnya diadakan oleh negara, tetapi digunakan untuk kepentingan lain," kata dia.

Selain itu, Polri juga dinilai bisa menggunakan UU Keamanan Negara, termasuk adanya tindakan makar di balik kasus ini. Lebih jauh, Habiburokhman menyampaikan, pihaknya akan memanggil Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat di balik peristiwa ini.

"Ini enggak mungkin orang hanya pengen denger-denger aja. Enggak mungkin, orang-orang tersebut dan jumlahnya juga luar biasa besar, 6.000 orang, dilakukan penyadapan ilegal. Nah, ini harus bisa dibongkar, oleh penyidik nantinya. Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara," kata Waketum Gerindra itu.

3. Lsityo dan 3 jenderal sadap Prabowo

Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan. (Dokumentasi Biro Pers Istana)

Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, politisi, media, ormas, LSM, dan pengusaha sepanjang tahun 2025–2026. Teranyar, Bareskrim Polri juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi, selaku Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri sebagai tersangka baru dalam kasus ini.

Keempat tersangka tersebut adalah: LSP — Jenderal Polisi (Purn/Mantan) Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden / KSP); ASN — Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum / Kadivkum Polri); dan EH — Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, mantan Direktur Tipidnarkoba Bareskrim Polri); Irjen Slamet Uliandi, Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri

Listyo Sigit merupakan orang dekat Jokowi. Ia pernah menjabat sebagai Kapolresta Surakarta (Solo) pada 2011, ketika Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kemudian menjadi Ajudan Presiden Jokowi pada 2014. Kariernya terus naik di era Jokowi hingga menduduki posisi strategis seperti Kapolda Banten, Kabareskrim Polri, dan kemudian dipilih langsung oleh Jokowi untuk menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 2021.