Usulan Pemakzulan Gibran Mulai Diproses DPR, Kapan?
DPR menyatakan akan memproses usulan pemakzulan Gibran setelah masa sidang dibuka pada 10 November 2026.
Hak angket disebut sebagai salah satu mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPR.
Surya Paloh menilai pemakzulan dapat menjadi opsi terakhir, sementara Denny Indrayana mendesak Gibran mundur.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan parlemen segera memproses usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, setelah DPR memasuki masa sidang pada Selasa, 10 November 2026. Ia memastikan pada waktunya DPR akan menyikapi usulan tersebut.
Menurut Dasco, banyak organisasi masyarakat sipil maupun anggota DPR lintas fraksi yang ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai polemik ijazah Gibran, menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Namun, ia mengatakan, berbagai aspirasi tersebut belum bisa diproses karena DPR masih dalam masa reses.
"Kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11/2026).
1. Hak angket mekanisme yang diatur tata tertib DPR
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bicara pemakzulan Gibran di DPR. (IDN Times/Amir Faisol). Ketua Harian Partai Gerindra itu menegaskan, semua dinamika yang berkembang di DPR bisa diproses setelah masa sidang resmi dibuka. Dia mengatakan penggunaan hak angket merupakan satu mekanisme yang telah diatur dalam tata tertib (tatib) DPR.
Namun, Dasco belum menjawab secara tegas, apakah penggunaan hak angket ijazah Gibran juga akan digulirkan dalam momentum rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR besok.
"Nah, adapun yang tadi ditanyakan, melalui mekanisme-mekanisme yang ada, tentunya kita juga ada beberapa mekanisme yang memang juga menurut peraturan tata tertib itu juga harus dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada," kata Dasco.
2. Surya Paloh dukung pemakzulan Girban sebagai opsi terakhir
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bicara pemakzulan Gibran di DPR. (IDN Times/Amir Faisol). Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyoroti upaya pemakzulan terhadap Wapres RI Gibran Rakabuming Raka di DPR RI. Menurut dia, langkah tersebut dapat dijalankan ketika tidak ada langkah hukum lain untuk menyikapi putusan MK dan MA terkait polemik ijazah Gibran.
Menurut dia, upaya pemakzulan menjadi satu langkah strategis ketika semua persyaratan terpenuhi, dan tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh. Namun, ia mengajak semua pihak untuk tidak menyambut upaya pemakzulan tersebut dengan rasa gembira. Sebab, polemik ijazah Gibran merupakan bentuk keprihatinan bagi bangsa ini.
"Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, tidak ada jalan lain, ya apa kita harus lalukan jalan aja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," kata Surya Paloh usai menghadiri acara NasDem Berbagi, di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Secara pribadi, Surya Paloh mengatakan, rasa keprihatinannya terhadap kasus ijazah Gibran. Menurut dia, polemik ijazah Gibran menjadi sebuah keprihatinan bagi bangsa ini.
Surya Paloh mengatakan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan satu paket pemerintahan yang telah diberikan mandat rakyat pada Pilpres 2024.
"Kalau pun ditambah kalimat yang penting, kesedihan, ini bukan kegembiraan bagi kita sebagai anak bangsa ini, siapa yang gembira dengan permasalahan ini? Iya kan? Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita," kata dia.
"Sebagian besar rakyat Indonesia memberikan amanah kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan mereka sampai batas pemilu berikutnya, 2029," imbuhnya.
3. Gibran didesak mundur sebagai Wapres
Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka temui sekelompok mahasiswa saat meninjau Pasar Tumpah Mamasa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Senin (2/11/2026)(dok. Setwapres) Diketahui, Putusan MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 memuat pertimbangan bahwa MK tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan, meskipun permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.
Sementara itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Advokat senior, Denny Indrayana, mendesak Gibran Rakabuming Raka segera mundur dari jabatan Wakil Presiden. Hal itu lantaran sudah ada putusan dari MK dan MA terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden.
Namun hingga hari ini, Gibran terlihat masih bertugas seperti biasa sebagai wpares. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan ia segera menanggalkan jabatannya itu. Menurut Denny, hal tersebut bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
"Langkah yang sekarang ditunjukkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tetap dalam tanda kutip tidak berkenan mundur, maka itu adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Padahal, dua mahkamah sudah dalam posisi satu garis menyatakan dia tidak lagi memenuhi syarat pendidikan sebagai wakil presiden," ungkap Denny dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin, 2 November 2026.
