KA Properti Manajemen Dituntut Denda Rp200 dan Uang Pengganti Rp2,4 M

Jakarta, IDN Times - PT Kereta Api Properti Manajemen dituntut membayar denda senilai Rp200 juta serta uang pengganti Rp2,4 miliar. Anak usaha PT Kereta Api Indonesia itu merupakan terdakwa korporasi dugaan korupsi suap di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

"Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa PT KA Properti Manajemen berupa pidana denda sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi PT KA Properti Manajemen selama satu tahun," ujar Jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa PT KA Properti Manajemen untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp2.410.092.416 dikurangi dengan perhitungan uang yang telah disita sebesar Rp1.560.434.401 sebagaimana barang bukti nomor 203, dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, dan apabila penyitaan dan pelelangan harta benda kekayaan tersebut tidak cukup, maka uang pengganti yang tidak dibayar tersebut diganti dengan penutupan seluruh perusahaan PT KAPM selama satu tahun," lanjutnya.

Diketahui, PT KA Properti Manajemen (KAI Properti) didakwa turut serta menyuap sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan senilai total Rp1,36 miliar. Penuntut menduga perbuatan itu dilakukan korporasi KAI Properti bersama Yoseph Ibrahim selaku mantan Direktur Utama.

Dakwaan tersebut dibacakan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Terdakwa diduga memberikan Rp1.125.000.000 kepada Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan serta Fadliansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4 Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub. Hal itu diduga dilakukan agar keduanya mengatur paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa Sumatra Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub agar dimenangkan oleh Terdakwa.

Uang untuk membayar fee tersebut diduga menggunakan margin antara harga yang dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan harga yang didapatkan dari lapangan sesuai kenyataan.

Dalam kurun waktu Mei-Desember 2022, KAI Properti melalui Parjono memberikan uang senilai total Rp1 miliar kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah.

Pemberian pertama senilai Rp100 juta di kantor KAI Properti pada Mei 2022, pemberian kedua senilai Rp100 juta di warung Soto Tangkar Jalan Kesehatan pada Juni 2022, pemberian ketiga pada Juli 2022 senilai Rp100 juta di ruang tamu Graha Lestari, pemberian keempat senilai Rp200 juta di ruang tamu Graha Lestari, pemberian kelima berlangsung pada November 2022 di ruang OB Graha Lestari senilai Rp200 juta, dan pemberian keenam berlangsung pada Desember 2022 di Hotel Luminor Purwokerto senilai Rp300 juta.

Selain biaya komitmen itu, penuntut menduga ada sejumlah penerimaan lain senilai Rp125 juta untuk keperluan Fadliansyah dan Harno Trimadi.

KAI Properti juga diduga memberikan uang senilai total Rp240 juta. Rinciannya, sebanyak Rp40 juta untuk Hamdan terkait asistensi pengaturan lelang pekerjaan perlintasan sebidang Jawa dan Sumatra Tahun Anggaran 2022, sebanyak Rp100 juta untuk Edi Purnomo selaku Ketua Pokja, dan Rp100 juta Budi Prasetyo selaku Ketua Pokja.

Penuntut mengatakan, hal ini diduga turut menguntungkan KAI Properti senilai Rp2,4 miliar.