Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

DPR Gelar Rapat Paripurna Usai Lebaran, Hanya 76 Orang Hadir Fisik

DPR Gelar Rapat Paripurna Usai Lebaran, Hanya 76 Orang Hadir Fisik
Sejumlah anggota DPR mengikuti rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Jakarta, IDN Times - DPR RI menggelar masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 yang dibuka Ketua DPR, Puan Maharani, Selasa (16/5/2023). Namun, mayoritas anggota DPR masih tetap hadir secara virtual. 

Padahal, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mencabut status darurat COVID-19. Pemerintah pun sudah siap-siap untuk bertransisi dari pandemik ke endemik COVID-19. 

Berdasarkan data yang dibacakan Puan, rapat pada pagi ini dihadiri 391 orang dari 575 anggota parlemen. Mayoritas dari anggota Dewan memilih menghadiri rapat secara virtual, yakni berjumlah 280 anggota. Sedangkan, anggota DPR yang hadir secara fisik hanya 76 orang, dan 35 lainnya mengajukan izin. 

"Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapur (rapat paripurna) DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir fisik 76 orang, hadir virtual 280, kemudian izin 35.  Sehingga berjumlah 391 anggota DPR RI, dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," ungkap Puan yang dikutip dari kanal YouTube DPR RI. 

"Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapur ke-22 DPR RI masa persidangan V tahun 2022-2023, Selasa, 16 Mei 2022. Rapat kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," lanjut Puan. 

Terkait dengan mayoritas anggota DPR yang masih memberlakukan kehadiran virtual, Puan menjelaskan, hal itu lantaran aturan protokol kesehatan yang masih diberlakukan di parlemen. 

"DPR masih memberlakukan rapat dengan protokol kesehatan dan pembatasan kehadiran dalam rapat paripurna, sebagai wujud kewaspadaan kita guna meminimalisasi lonjakan kasus yang belakangan ini terdapat peningkatan," kata politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Lalu, apa saja yang disampaikan Puan dalam pidatonya?

  1. 1. Agenda utama alat kelengkapan DPR RI akan fokus kebijakan ekonomi makro

    Ketua DPR RI Puan Maharani (dok. Pribadi/Puan Maharani)
    Ketua DPR RI Puan Maharani (dok. Pribadi/Puan Maharani)

    Lebih lanjut, Puan mengatakan, pada masa persidangan V, agenda utama alat kelengkapan DPR RI adalah membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk APBN 2024. APBN tahun anggaran 2024 merupakan APBN terakhir dari periode pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. 

    "Oleh karena itu prioritas APBN pada tahun anggaran 2024 diarahkan pada penuntasan program-program prioritas, dan program-program strategis yang akan memperkuat landasan dalam memajukan Indonesia," kata Puan. 

    Puan pun berpesan APBN tahun anggaran 2024, dapat memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan yang diarahkan sebesar-besarnya demi manfaat rakyat. "Selain itu, APBN tahun anggaran 2024 dapat dibuat menjadi program-program yang berpihak pada rakyat kecil, program-program yang dapat mempercepat kesejahteraan bersama dan mendorong kemajuan perekonomian Indonesia yang kuat," tutur dia. 

  2. 2. Alat kelengkapan DPR juga akan fokus mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu

    Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)
    Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

    Puan juga menyebut masa rapat pada periode ini juga akan dimanfaatkan alat kelengkapan DPR untuk mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Berdasarkan catatan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 1-14 Mei 2023 merupakan momen pendaftaran bakal caleg dari parpol peserta pemilu. 

    "Alat kelengkapan DPR RI akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu  2024. Sehingga bisa diperoleh kepastian bahwa Pemilu 2024 berlangsung dengan berkeadaban, maju, jujur, dan adil," kata Puan. 

  3. 3. DPR bakal memprioritaskan untuk menyelesaikan 9 Rancangan Undang-Undang

    Gedung DPR RI (IDN Times/Kevin Handoko)
    Gedung DPR RI (IDN Times/Kevin Handoko)

    Lebih lanjut, Puan mengatakan, pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan DPD bakal memprioritaskan menyelesaikan pembahasan sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU).

    Saat ini, kesembilan RUU tersebut sudah berada di pembicaraan tingkat I. Selain itu, RUU tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2023. 

    Sembilan RUU yang sudah dibahas di pembicaraan tingkat I yakni:

    1. RUU tentang Desain Industri
    2. RUU tentang Kesehatan
    3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
    4. RUU tentang Hukum Acara Perdata
    5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    6. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
    7. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
    8. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak; dan
    9. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Related Articles

See More