DPR Susun 2 RUU Terkait Iklim, RUU Energi Baru Ditargetkan Sah Akhir 2025
- RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) ditargetkan disahkan akhir 2025
- Masalah iklim sudah dihadapi setiap hari bukan lagi tantangan masa depan
- Perlu kolaborasi banyak pihak untuk percepat transisi energi bersih
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyebut saat ini dunia sudah berada dalam fase krisis iklim, bukan lagi sekadar perubahan iklim. Untuk mengatasi hal tersebut, Eddy menegaskan, perlu regulasi yang jelas dan tegas.
Saat ini, kata Eddy, DPR tengah menyusun dua Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas. "Kami di DPR langsung melakukan aksi termasuk dalam penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU Energi Baru dan Terbarukan," kata Eddy dalam acara Touch Base Bareng DPR, berjudul Catch Up Komitmen Iklim Indonesia, yang digelar Bijak Memantau bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), dan UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions), di ARTOTEL Thamrin, Jakarta Pusat, dikutip Minggu (10/8/2025).
1. RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) ditargetkan disahkan akhir 2025
Eddy mengungkapkan, penyusunan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sudah masuk ke tahap akhir dan ditargetkan disahkan akhir tahun ini.
"Dengan dukungan dari Bijak Memantau, teman-teman, dan semua pihak, semoga langkah ini bisa berjalan lancar dan berdampak luas," ujarnya.
2. Masalah iklim sudah dihadapi setiap hari bukan lagi tantangan masa depan
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Nurwayah, menegaskan bahwa permasalahan iklim tidak lagi menjadi tantangan masa depan, melainkan permasalahan yang setiap hari dirasakan masyarakat.
"Isu perubahan iklim bukan lagi soal masa depan, tetapi telah menjadi persoalan hari ini yang kita rasakan bersama, dari kualitas udara yang memburuk hingga banjir yang makin sering," tegasnya.
Karena itu, Nurwayah berkomitmen untuk memastikan proses penyusunan RUU dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Komitmen saya sebagai legislator dari Dapil Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) adalah memastikan proses legislasi berjalan adil, inklusif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan terdampak," lanjutnya.
3. Perlu kolaborasi banyak pihak untuk percepat transisi energi bersih
Adapun anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS (Dapil Jawa Barat VII), Jalal Abdul Nasir, menyoroti pentingnya kerja sama banyak pihak, dari pemerintah hingga masyarakat untuk bergerak dalam satu visi menghadapi tantangan krisis iklim.
"Menghadapi tantangan krisis iklim yang kian nyata, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pemerintah, DPR, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat harus bergerak dalam satu visi untuk menjaga lingkungan, mempercepat transisi energi bersih, dan melindungi sumber daya alam yang menjadi penopang hidup kita," tegasnya.
Ia berpendapat, sinergi kuat dari berbagai sektor tidak hanya memenuhi target, tapi juga memastikan setiap pergerakan ada manfaatnya.
"Kolaborasi lintas sektor ini bukan hanya untuk memenuhi target iklim, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa manfaat nyata bagi rakyat, membuka lapangan kerja hijau, dan memperkuat ketahanan ekonomi bangsa di masa depan," ujarnya.
Touch Base sendiri digelar bukan hanya sebagai forum diskusi, tapi juga menjadi bagian dari kampanye Bijak Memantau untuk mendorong orang muda agar terus mengawal proses pembuatan kebijakan, bahkan setelah pemilu selesai. Melalui pendekatan berbasis isu dan dapil, Bijak Memantau mengajak publik untuk mencari tahu siapa anggota DPR dari dapil mereka, bukan hanya untuk mengenal, tapi juga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan berkelanjutan.
“Lewat Touch Base, kami ingin menghidupkan kembali budaya bagi anggota legislatif dan konstituen dari dapil yang sama untuk bertemu dan berdiskusi langsung tentang isu secara lebih mendalam. Politik seharusnya tidak berhenti pada hari pemilu, tapi terus hidup lewat dialog yang berkelanjutan. Ketika warga tahu siapa wakilnya, merasa terhubung, dan punya saluran untuk menyampaikan aspirasi, kepercayaan publik bisa tumbuh, dan kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat,” jelas Andhyta Firselly Utami, perwakilan Sekretariat Bijak.
