Menteri Tito: Masih Ada 15 Area yang Belum Normal Usai Banjir Sumatra
- Menteri Tito: 15 daerah di Sumatra belum normal setelah banjir dan tanah longsor
- Daerah yang terdampak meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
- Pembersihan lumpur di darat dan sungai serta perbaikan akses darat menjadi prioritas utama
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, masih ada 15 daerah yang diklasifikasikan belum normal usai banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra. Belasan daerah yang belum normal itu meliputi tujuh daerah di Aceh, lima daerah di Sumatra Utara dan tiga di Sumatra Barat.
Di Aceh, daerah yang belum normal usai bencana yakni Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sedangkan daerah di Sumut yang belum normal meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Sibolga. Di Provinsi Sumbar, daerah yang belum normal yakni Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam.
Tito yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menyebutkan, ada dua aktivitas mendesak yang dituntaskan yakni pembersihan lumpur di darat dan sungai serta perbaikan akses darat.
"Pembersihan lumpur sangat penting (dituntaskan). Ada dua lokasi yang perlu segera dibersihkan yaitu daratan dan sungai. Di daratan, mulai dari rumah-rumah, toko hingga gang, harus dibersihkan," ujar Tito di dalam rapat kooordinasi Satgas Pemulihan Bencana di Aceh, yang disiarkan secara daring pada Sabtu (10/1/2026).
Untuk mempercepat pembersihan lumpur itu, personel di lapangan diusulkan ditambah, bisa dari kepolisian dan TNI.
"Saya sudah berbicara kepada Pak Kapolri, apakah bisa menambah 5.000 (personel) lagi. Sebelum Nataru, Beliau sudah mengirimkan 1.000 tambahan personel. Saya mengharapkan ini bisa dikerjakan sebelum Ramadan," tutur dia.
"Jadi, harus digenjot (pembersihan lumpur di darat) di time window sekarang. Kan momennya pas. Nataru sudah selesai, sedangkan belum masuk Ramadan," imbuhnya.
Permintaan tambahan personel juga disampaikan ke Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Pandjaitan, yakni sebanyak 10 ribu prajurit.
"Sebab, kalau hanya dikerahkan 1.000 personel akan tenggelam," tutur dia.
Selain itu, Tito juga meminta kepada instansi pemerintah yang memiliki sekolah kedinasan untuk ikut mengirimkan siswanya ke lokasi bencana. Sejauh ini, Tito mengaku sudah mendapat kesiapan pengerahan siswa dari sekolah kedinasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Biro Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya, 1.200 praja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Selain di darat, pembersihan lumpur juga perlu dilakukan di sungai. Sebab, bila sungai tidak bersih, ketika hujan turun bisa berpotensi banjir susulan.
"Kondisi sungai penuh dengan tumpukan sendimen yang luar biasa banyak dan itu malah mem-blok aliran (air) dari sungai mau ke laut. Akibatnya hujan sedikit saja, maka air akan tumpah ke kanan dan kiri, menimbulkan banjir baru," katanya.
Ia mendengar Presiden Prabowo Subianto sudah menugaskan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita untuk mengatasi pembersihan lumpur di sungai.
