Dudung: Pemerintah Tempuh Pendekatan Diplomasi Bebaskan WNI yang Diculik Israel
- Pemerintah Indonesia melalui KSP menempuh jalur diplomasi untuk membebaskan sembilan WNI, termasuk jurnalis dan relawan, yang diculik Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza.
- Sebanyak sepuluh negara, termasuk Indonesia dan Turki, mengeluarkan pernyataan bersama mengecam keras tindakan Israel terhadap armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla di perairan internasional.
- Negara-negara tersebut menilai serangan Israel terhadap kapal sipil dan aktivis kemanusiaan sebagai pelanggaran serius hukum internasional serta menuntut pertanggungjawaban atas tindakan berulang itu.
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan, pemerintah akan menempuh pendekatan diplomasi dalam membebaskan warga negara Indonesia (WNI) yang diculik Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Dudung mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, ada 5 WNI yang ditangkap.
"Saya sudah komunikasi dengan Kemlu untuk segera melakukan pendekatan melalui jalur diplomasi, sampai sekarang belum bisa dipastikan posisi terkini dari 9 orang, 5 orang tertangkap dan 4 orang masih di beberapa tempat, nanti berita terbaru saya kabari," ujar Dudung saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).
1. Ada jurnalis yang ikut diculik
Sebelumnya, kapal misi kemanusiaan GSF dikabarkan dicegat oleh tentara Israel. Upaya intersepsi hingga diduga terjadi penculikan ini terjadi di laut Kepulauan Siprus, Mediterania Timur. Dalam rombongan tersebut, di antaranya terdapat sembilan warga negara Indonesia (WNI). Mereka merupakan jurnalis hingga relawan.
Perwakilan delegasi Indonesia dalam misi kemanusiaan GSF, Herman Budiyanto, mengatakan ada sekitar 54 kapal yang diberangkatkan dari Albatros Marina. Kapal itu menampung relawan dari berbagai negara.
"Ya kalau pemberangkatan dari Albatros itu hari Kamis. Hari Kamis dari Pantai Marmaris, wilayah Marmaris Turki. Dari Albatross ya, stay-nya Albatross, Marmaris. Jadi kita berangkat di sana ada 54 kapal ya, kemudian kita bergerak dan sampai sekarang kita posisi ada di Mediterani," kata dia dalam sambungan virtual di konferensi pers, Gedung Dompet Dhuafa, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2026) malam.
Herman mengatakan, rombongan kapal GSF sempat dipantau langsung oleh kapal milik tentara Israel hingga drone. Kapal tersebut sempat mendekat dan melakukan pengejaran. Namun saat ini, kapal dan drone tersebut sudah tidak terlihat.
"Ya alhamdulillah kita dari semalam sudah, sudah siaga untuk terus memantau pergerakan kapal-kapal, ada drone ya. Alhamdulillah malam sudah tidak ada, ada drone-drone saja, kemudian pagi baru muncul adanya kapal, dua kapal perang dari IDF. Nah, kapal-kapal ini menurunkan sekoci-sekoci bergerak mendekati, mengejar kapal-kapal kita," ujar Herman.
"Alhamdulillah tim kami ini kapten, kru-nya ya dari teman-teman luar biasa berpengalaman. Mereka bisa manuver melakukan penghindaran-penghindaran jauh ya dan sudah dari sasar pengejaran IDF tadi. Dan tentu ini juga berkat pertolongan Allah, doa dari seluruh warga negara sekalian Indonesia di mana pun berada," sambungnya.
Adapun WNI yang ikut dalam rombongan tersebut tersebar pada lima kapal kemanusiaan berbeda. Berikut ini sembilan WNI yang tergabung dalam rombongan kapal GSF dan dilaporkan diculik oleh militer Israel:
1. Herman Budianto Sudarsono dari Dompet Dhuafa di Kapal Zapyro
2. Ronggo Wirasanu dari Dompet Dhuafa di Kapal Zapyro
3. Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat di Kapal Josef
4. Asad Aras Muhammad dari Spirit of Aqso di Kapal Kasri Sadabad
5. Hendro Prasetyo dari SMART 171 di Kapal Kasri Sadabad
6. Jurnalis Republika, Bambang Noroyono di Kapal BoraLize
7. Jurnalis Republika, Thoudy Badai Rifan Billah di Kapal Ozgurluk
8. Jurnalis Tempo, Andre Prasetyo Nugroho di Kapal Ozgurluk
9. Jurnalis yang berkontribusi untuk iNewsTV, BeritaSatu, dan CNN Indonesia, Rahendro Herubowo di kapal Ozgurluk
Adapun lima WNI yang jadi korban intersepsi militer Israel yakni Bambang Noroyono atau Abeng; Thoudy Badai; Andre Prasetyo Nugroho; Rahendro Herubowo; dan Andi Angga.
2. Indonesia dan 9 negara lainnya kutuk Israel
Sebanyak 10 negara, termasuk Indonesia, Turki, Brasil, Pakistan, hingga Spanyol, mengecam keras serangan dan pencegatan yang dilakukan Israel terhadap armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang menuju Gaza. Pernyataan bersama itu disampaikan para menteri luar negeri dari negara-negara tersebut di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap penahanan aktivis kemanusiaan oleh Israel.
Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri menyebut flotila tersebut merupakan inisiatif sipil damai yang bertujuan menarik perhatian dunia terhadap krisis kemanusiaan rakyat Palestina. Pernyataan itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Indonesia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol.
Negara-negara tersebut juga menyoroti kembali riwayat intersepsi Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan sebelumnya di perairan internasional. Mereka menilai, tindakan terhadap kapal sipil dan para aktivis kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
"Para Menteri Luar Negeri mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel yang kembali dilakukan terhadap Global Sumud Flotilla, sebuah inisiatif kemanusiaan sipil damai, yang bertujuan menarik perhatian internasional terhadap penderitaan kemanusiaan yang sangat parah yang dialami rakyat Palestina," demikian isi pernyataan bersama tersebut, yang dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (19/5/2026).
3. Soroti serangan terhadap kapal sipil
Dalam pernyataan bersama tersebut, para menteri menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan yang berlayar di perairan internasional. Mereka mengingatkan insiden serupa pernah terjadi sebelumnya dan menilai serangan terhadap kapal sipil serta aktivis kemanusiaan terus berulang tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
"Para menteri mengingat dengan keprihatinan mendalam intervensi Israel terhadap flotila sebelumnya di perairan internasional, dan mengutuk berlanjutnya tindakan permusuhan yang menargetkan kapal sipil dan aktivis kemanusiaan," bunyi pernyataan tersebut.
Negara-negara itu menegaskan, tindakan seperti penyerangan kapal dan penahanan aktivis secara sewenang-wenang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.
"Serangan semacam itu, termasuk terhadap kapal dan penahanan sewenang-wenang terhadap para aktivis, merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional," lanjut isi pernyataan tersebut.
